Gilbert Simanjuntak Bingung Tiba-tiba Ada Keputusan Gubernur Terkait Reklamasi Ancol

Reklamasi tidak bisa berjalan selama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memiliki peraturan daerah

doc. Bappeda DKI Jakarta.
Gambar proyek reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gilbert Simanjutak, mengaku kecolongan atas izin reklamasi kawasan Ancol yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Menurut Gilbert, Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tidak menjelaskan adanya rencana reklamasi. “Boleh dibilang kecolongan. Sebab, harus dibahas di DPRD dulu lalu dijadikan Perda. Kedua, saya melihat di keputusan gubernur, ditulisnya pemanfaatan tanah 155 hektare. nggak ada disebutkan reklamasi. Padahal, di RTRW disebutkan reklamasi,” kata Gilbert, Selasa (30/6/2020).

Jokowi Marah-marah di Hadapan Para Menteri, Fadli Zon : Frustrasi Menghadapi Krisis Imbas Pandemi

Jokowi Marah-marah di Hadapan Para Menteri, Fadli Zon : Frustrasi Menghadapi Krisis Imbas Pandemi

Diungkapkan oleh politisi PDIP ini, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tidak bersikap terbuka. Sebab, meski ada pertemuan tidak ada penyampaian izin yang dilayangkan ke DPRD DKI Jakarta. “Selama rapat dengan Pembangunan Jaya Ancol, mereka juga nggak menyampaikan ke kita. Makanya, kita juga bingung tiba-tiba itu sudah ada keputusan gubernur. Itu kan proses lama itu dari Februari 2020,” katanya.

Kendati demikian, dikatakan Gilbert reklamasi tidak bisa berjalan selama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memiliki peraturan daerah (Perda) terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Terlebih aturan itu sudah dicabut sejak 2017.

Kementan Lapor Polisi Soal 34 Importir Bawang Putih, Peneliti Lipi Sebut Tidak Sinkron Antar Menteri

“Tapi mereka belum bisa melakukan (pembangunan) itu, kecuali sudah ada Perda. Kalau Perda belum keluar, tapi mereka mau reklamasi kan nggak bisa,” katanya. Di lain sisi, Gilbert juga menyinggung mengenai izin yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebab tentu hal ini bertentangan dengan janji-janji yang diberikan. “Yang jelas ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi janji kampanyenya. Dia tidak konsisten,” ucapnya.

Theme Park

Head of Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Agung Praptono, mengungkap, akibat pandemi Covid-19, saat ini pihaknya lebih fokus pada program jangan pendek sambil memperkuat posisi sebagai theme park utama di Indonesia.

Tio Pakusadewo Dikabarkan Sakit di Penjara, Kuasa Hukum: Dia Lanjut Usia, Rentan Tertular Covid-19

Misinya, menjadi theme park utama di Asia Tenggara, bahkan Asia “Karena kondisi pandemi, program-program pembangunan disesuaikan dengan situasi saat ini,” kata Agung, Selasa (30/6/2020)

Menurut Agung, apabila kondisi keuangan telah membaik, proyek perluasan Dufan dan Taman Impian Ancol Timur akan dicicil secara bertahap sebagai pengembangan bisnis, termasuk melunasi kewajiban dan kontribusi yang diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Anak tak Lolos Seleksi PPDB Jatuh Sakit, Ini Penyebab Anak Tidak Diterima di SMPN 15 Kota Tangerang

Sementara kajian yang dipersyaratkan Pemprov DKI Jakarta, seperti dampak pemanasan global, kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan, kajian perencanaan infrastruktur atau prasarana dasar, analisa mengenai dampak lingkungan, dan kajian lainnya yang diperlukan, masih terus dilengkapi.

“Perluasan kawasan ini kan salah satu perwujudan visi kita sebagai theme park utama di Asia Tenggara, bahkan Asia. Tentunya, kita mau membanggakan Jakarta karena bagaimana pun 72 persen saham kita ini kan dimiliki Pemprov DKI Jakarta,” katanya. 

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Agus Himawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved