Berita Nasional

IPW Nilai Jaksa Agung Harus Jadi Prioritas Dalam Reshuffle Kabinet Jokowi

IPW Nilai Jaksa Agung Harus Diganti Dalam Reshuffle Kabinet Jokowi, karena Kangkangi Hukum Soal Kasus Pembunuhan yang diduga dilakukan Novel Baswedan

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai Jaksa Agung ST Burhanuddin harus menjadi prioritas dalam rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko WIdodo dalam waktu dekat.

"Kenapa Jaksa Agung harus direshuffle? Sebab kami menilai Jaksa Agung sudah mengangkangi hukum, tidak patuh hukum, dan tidak memberi kepastian hukum dalam kasus pembunuhan di Bengkulu yang diduga dilakukan Novel Baswedan," kata Neta kepada Warta Kota, Senin (29/6/2020).

Menurut Neta, dalam butir dua putusan majelis prapradilan PN Bengkulu No:02/PID.PRA/2016/PN Bgl tgl 4 April 2019 dinyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No:B.03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tgl 22 Feb 2016 yang dikeluarkan kejaksaan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehingga di butir empat majelis prapradilan memerintahkan agar menyerahkan BAP No 31/Pid.B/2016/PN.Bgl atas nama terdakwa Novel bin Salim Baswedan kepada Ketua PN Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara atas nama terdakwa Novel bin Salim Baswedan.

"Namun putusan majelis praperadilan tidak digubris dan dilaksanakan Jaksa Agung. Sebagai pimpinan kejaksaan, Jaksa Agung tidak memberikan contoh yang baik," katanya.

Jika hal ini dibiarkan, menurut Neta, kepastian hukum semakin hilang.

"Sikap Jaksa Agung itu tidak menghargai majelis hakim dan menunjukkan bahwa putusan majelis prapradilan bisa diabaikan. Jaksa Agung telah memberikan contoh yang tidak baik seakan pemerintahan Jokowi tidak patuh hukum," katanya.

Ganti 12 Menteri Lainnya 

Untuk itulah kata Neta, pihaknya mendesak agar Jokowi segera mereshuffle Jaksa Agung ST Burhanddin bersama para menteri lainnya.

"Selain Jaksa Agung, IPW menilai ada 12 menteri lainnya yang harus direshuffle Jokowi. Presiden Jokowi jangan sekadar mengancam, tapi Reshuffle kabinet harus segera dilakukan," ungkap Neta.

"Sebab kabinet presiden Jokowi semakin loyo dan tidak terarah, baik dalam upaya penegakan hukum, pembangunan sosial maupun ekonomi," kata Neta.

Ia mencontohkan misalnya, di saat Jokowi menyatakan listrik gratis di tengah pandemi Covid 19 terhadap pemakai golongan kecil, tapi listrik kelompok atas malah melonjak harganya.

"Jika dicermati, kasus listrik inikan sebuah tamparan yang memalukan Jokowi. Selain itu, disaat minyak dunia harganya melorot, tapi harga BBM Indonesia tetap stabil. Semua itukan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah seakan tidak terarah," kata dia.

Jadi, tambah Neta, jika pemerintah ingin berlari kencang seiring diterapkannya konsep New Normal, pergantian kabinet harus dilakukan Jokowi.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved