Breaking News:

Berita Jakarta

Aktivis Lingkungan Dipolisikan Developer, PSI: Pembungkaman Terhadap Orang-orang Kritis

Aktivis Lingkungan Dipolisikan Developer, Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi PSI August Hamonangan : Pembungkaman Terhadap Orang-orang Kritis

Istimewa
August Hamonangan (kiri) dan pengacara Iskandar Sutadisastra, aktivis lingkungan yang dilaporkan ke Polres Depok 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi PSI August Hamonangan menyesalkan adanya pelaporan polisi terhadap Iskandar Sutadisastra, seorang aktivis lingkungan hidup di Mapolres Depok, Jawa Barat.

Ketua Umum Solidaritas Korban Pelanggaran Lingkungan (SoKoPeL) dilaporkan Syakur selaku kuasa hukum dari Direktur PT Arba Propertindo Bayu Setiawan dengan nomor laporan LP/753/K/III/2020/PMJ/Restro Depok 25 Maret 2020.

"Setelah ditelusuri ternyata PT Arba Propertindo ini satu payung dengan Diamond Land Development," kata August Hamonangan, Senin (29/6/2020).

August mengungkapkan Diamond Land Development merupakan pengembang Emerald Aparthouse yang bersengketa dengan warga Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan.

Sengketa tersebut katanya telah dimenangkan warga dengan ditandai penyegelan pembangunan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan.

Merujuk hal tersebut, dirinya menegaskan sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta akan mendampingi warga.

Sebab sesuai kewenangan, kewenangan Komisi A DPRD DKI Jakarta meliputi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, hukum/ perundang-undangan, perizinan, pertanahan, dan organisasi masyarakat.

"Pastinya, pendampingan merupakan upaya menjalankan misi PSI yaitu melindungi segenap kepentingan masyarakat dari potensi-potensi ancaman yang dapat merugikan rakyat," tegasnya.

Terlebih lanjutnya, dalam perkara yang dilaporkan oleh Bayu Setiawan melalui Syakur tersebut bersinggungan langsung dengan hak masyarakat yang ingin atau akan membeli hunian.

"Apakah hunian atau rumah yang diklaim dan ditawarkan PT Arba Properti kepada publik terbebas dari bencana banjir? yang perlu dipastikan juga, bagaimana apakah legalitas atau perizinan rumah yang ditawarkan ke masyarakat itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.

Halaman
12
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved