RUU HIP

Ketua MPR: Segera Berlakukan Lagi Pelajaran Pancasila di Semua Tingkatan

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan pentingnya mata pelajaran Pancasila bagi generasi muda.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Ketua MPR Bambang Soesatyo. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan pentingnya mata pelajaran Pancasila bagi generasi muda.

Bamsoet mendorong pemerintah memberlakukan kembali pelajaran Pancasila di semua tingkat pendidikan.

"Kami mendorong pemerintah untuk segera memberlakukan pelajaran Pancasila kembali di semua tingkatan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (27/6/2020).

Wagub DKI: Bangsa Indonesia Lemah dalam Pemutakhiran Data

Bamsoet menjelaskan sejak era reformasi, pemerintah memang memutuskan tak lagi mewajibkan Pancasila menjadi mata pelajaran di sekolah.

Interpretasi Pancasila diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Berbeda saat Orde Baru berkuasa, pemerintahan Soeharto kala itu mewajibkan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Fasilitas Kesehatan Cuma Terpakai 35 Persen, Anies Baswedan Samakan Jakarta dengan Kota Maju

"Yang terjadi adalah banyak sekali kemerosotan budi pekerti kita sebagai bangsa dan negara terhadap berbagai ancaman-ancaman yang muncul di masyarakat kita."

"Apalagi menghadapi kerasnya informasi," ucap Bamsoet.

Kini, pembicaraan soal Pancasila kembali mengemuka, setelah munculnya RUU HIP.

 Doni Monardo: Meminta Masyarakat Taat Protokol Kesehatan Adalah Ibadah

Pemerintah pun akhirnya memutuskan tidak membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan inisiatif DPR.

Selain menyoroti masalah prosedur, pemerintah juga menyoroti masalah substansi RUU tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurut Menkopolhukam Mahfud MD, menyoroti tidak dimasukannya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sebagai konsideran dalam RUU HIP.

 Tim Divisi Hukum Polri Sebut Kerusakan Mata Novel Baswedan Bukan Akibat Langsung Perbuatan Terdakwa

Tap MPRS XXV Tahun 1966 sendiri mengatur pelarangan Partai Komunis Indonesia serta larangan untuk menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

"Substansinya Presiden menyatakan juga bahwa TAP MPRS Nomor 25 Tahun 66 itu masih berlaku mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi," kata Mahfud MD, Selasa (16/6/2020).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved