Kapolri Cabut Maklumat Penanganan Covid-19, PKS: Bukan Berarti Bebas Kumpulkan Massa

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi memaklumi langkah Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020.

Maklumat itu diterbitkan pada 19 Maret 2020, tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19.

Menurutnya, hal itu mengikuti kebijakan pemerintah yang menuju new normal.

• Rekor Angka Kesembuhan Tertinggi Pasien Covid-19 Terjadi di 26 Juni 2020, In Provinsi Penyumbangnya

"Namun saya berharap terbitnya Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tersebut disikapi dengan bijak."

"Jangan sampai ada euforia yang dapat membuat second wave dari Covid-19," katanya kepada wartawan, Sabtu (27/6/2020).

Namun, dia melanjutkan, kenyataan di lapangan masih banyak zona merah, bahkan ada yang dianggap zona hitam.

• KRONOLOGI Pembakaran Bendera PDIP Versi Korlap, Mengaku Tak Bisa Hentikan Massa

Aboe berharap, protokol kesehatan tetap diterapkan, jaga jarak harus dipertahankan dan kerumunan tetap harus dilarang.

"Keberhasilan kita melawan pesebaran Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan kita."

"Oleh karenanya, dicabutnya Maklumat Kapolri bukan berarti kita semua bebas mengumpulkan massa," ujarnya.

• Ada Trisila dan Ekasila di Visi Misi PDIP, Korlap Demonstrasi Tolak RUU HIP Siap Lapor Polisi

Habib Aboe juga meminta Polri berkoordinasi dengan para kepala daerah dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Kebijakan-kebijakan daerah yang mereka buat harus selalu didukung oleh Polri."

"Termasuk penertiban jaga jarak di tempat umum."

• Ini Dua Hal yang Bisa Muncul Jika Polisi Tak Tuntaskan Kasus Pembakaran Bendera PDIP Menurut IPW

"Apalagi untuk wilayah zona merah, kita minta Polri terus membantu penyelenggaraab tertib masyarakat," ucapnya.

Setelah berlaku selama tiga bulan, akhirnya Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut Maklumat Kapolri nomor MAK/2/III/2020.