Breaking News:

Pilkada Serentak

Kepala Daerah Maju Pilkada Serentak Agar Dicopot Jabatannya Sebagai Kepala Gugus Tugas Covid-19

Secara etika dan prinsip keadilan, saya juga mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, mengganti kepala daerah yang menjadi ketua gugus tugas

Editor: Wito Karyono
ISTIMEWA
Pilkada Serentak 2020 

WARTAKOTALIVE.COM, SENAYAN -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera mendesak Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) mengganti calon kepala daerah pada Pilkada 2020 yang merangkap sebagai kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah.

Penggantian tersebut patut dilakukan demi meminimalisasi kemungkinan adanya penyelewengan dana bantuan sosial ( bansos) terkait penanganan pandemi Covid-19.

"Secara etika dan prinsip keadilan, saya juga mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, mengganti kepala daerah atau wakil kepala derah petahana yang menjadi ketua gugus tugas di daerah yang akan maju dalam kontestasi Pilkada Desember 2020," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020).

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Mardani Ali Sera, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43 RT 09 RW 08, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu (17/4/2019).
 Mardani Ali Sera saat melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43 RT 09 RW 08, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu (17/4/2019). (Wartakotalive.com/Muhammad Azzam)

Mardani sekaligus meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkuat pengawasan antisipasi penyelewengan bansos program stimulus Covid-19 untuk pemenangan Pilkada 2020.

Update Rencana Konser Rhoma Irama di Pamijahan, Bupati Kirimi Surat Penyelenggara Agar Dibatalkan

Sebab, ia mengaku sering mendapatkan aduan terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh calon kepala daerah petahana.

"Sudah banyak bukti dan aduan yang saya terima, seperti di Banten dan Jawa Tengah yang menempelkan stiker di hand sanitizer dan bansos lainnya dengan foto pribadi," ujar Mardani.

Ia meminta Bawaslu segera memperkuat jajarannya di daerah untuk melakukan pengawasan agar tidak ada lagi dugaan penyelewengan dana bansos yang dilakukan para calon kepala daerah petahana.

Guru Besar Universitas Jambi Ketipu Anak SMA Ngaku Kapolsek, Kasusnya Lelang Mobil

"Saya mendesak Bawaslu pusat segera membuat surat edaran kepada jajarannya, dari atas sampai bawah untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi penyelewengan program stimulus Covid-19 untuk kepentingan pemenangan Pilkada 2020," ujar Mardani.

"Saya minta Bawaslu tegas. Kalau perlu bila terbukti bisa di rekomendasikan untuk ditolak atau dicoret sebagai calon peserta Pilkada 2020," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran pada tanggal 18 Mei 2020 terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menunggu Upaya Mediasi, Sherrin Tharia Tetap Ngotot Bercerai dengan Zumi Zola, Apa Alasannya?

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved