Kasus Dugaan Korupsi

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Helikopter SAR, Rugikan Negara Rp 130 Miliar

KPK perlu mengusut kasus korupsi dalam pengadaan Helikopter SAR, yang diduga melibatkan oknum petinggi Basarnas dan PTDI, yang diduga merugikan negara

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Andy Pribadi
KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menyerahkan pesanan Kementrian Pertahanan berupa lima unit helikopter Anti Kapal Selam (AKS) dan satu unit Pesawat Udara CN235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA). 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - 

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pimpinan Komjen Firli Bahuri perlu mengusut kasus korupsi dalam pengadaan Helikopter SAR, yang diduga melibatkan oknum petinggi Basarnas dan PTDI, yang diduga merugikan negara sekitar Rp 130 miliar.

Selain itu kata Neta KPK juga perlu mencermati sejumlah proyek pengadaan helikopter di Polri, TNI, dan lembaga negara lainnya.

"IPW siap memberikan data data dugaan korupsi helikopter SAR itu ke KPK," kata Neta kepada Warta Kota, Rabu (24/6/2020).

Dari penelusuran IPW, tahun 2015 Basarnas membeli dua Helikopter SAR dari PTDI, jenis Douphin AS365 buatan pabrikan Airbus, dengan anggaran Rp. 395.341.227.272,23 atau Rp 395,3 Miliar, yang sudah termasuk tambahan satu engine sebagai spare part cadangan.

"Lalu tahun 2017 Basarnas kembali mengajukan anggaran ke Kemenkeu untuk pengadaan dua unit Helikopter SAR buatan Leonardo Helikopter jenis AW139m Helikopter yang lebih besar kapasitas dan lebih tangguh kemampuannya dibandingkan dengan helikopter Douphin dari PTDI/Airbus," papar Neta.

"Pengajuan anggaran untuk dua helikopter AW139 itu sebesar Rp 529 miliar. Pengajuan anggaran ini sudah disetujui oleh Kemenkeu dan dimasukan dalam DIPA Basaranas tahun 2018," ujarnya.

Namun kata Neta, memasuki tahun 2018, Kepala Basarnas M Syaogi berpikiran lain. Dengan anggaran Rp 529 miliar tersebut Kabasarnas inginnya membeli Helikopter Douphin lagi. Tujuannya agar margin yang bisa diperoleh PTDI bisa lebih dengan besar.

"Namun Sestama Basarnas selaku KPA pada saat itu, Dadang Arkuni, tidak setuju dengan pemikiran Kabasarnas. Sebab hal itu menyalahi administrasi, dimana pengajuan ke Kemenkeu sebesar Rp 529 miliar tersebut adalah karena memang untuk membeli helikopter AW139 buatan pabrikan Leonardo," katanya.

Jika saat pengajuan ke Kemenkeu untuk pembelian dua unit helikopter
Douphin, tentu harganya tidak akan sebesar Rp 529 miliar, karena tahun 2015/2016 Basarnas baru membeli dua unit helikopter Douphin dengan harga Rp 395 miliar.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved