Breaking News:

Larangan Kantong Plastik, YLKI menilai masyarakat perlu diedukasi dalam penggunaan wadah belanjaan

Beberapa hal yang perlu dilihat dari sudut pandang konsumen, pertama dari segi alternatif solusi,apakah itu sudah menjadi benar-benar win-win solution

Editor: Agus Himawan
Warta Kota/Feryanto Hadi
Kampanye ini akan terus dilakukan di Jakarta Selatan, dan kita akan mengedukasi warga Jakarta untuk menggunakan kantong ramah lingkungan. Kantong belanja ramah lingkungan ini bisa digunakan berkali-kali atau setiap kali berbelanja, sehingga tidak perlu menggunakan lagi kantong plastik 

WARTAKOTALIVE.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menandatangani Peraturan Gubernur nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat .

Berkaitan dengan hal itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu memfasilitasi pengganti kantong plastik sekali pakai, yang mulai Juli 2020 nanti dilarang penggunaannya di ibu kota.

YLKI menilai masyarakat perlu diedukasi dalam penggunaan wadah belanjaan. Hal ini mengingat tak semua warga membawa kantong belanja sendiri saat akan belanja. Hal ini agar konsumen tidak kebingungan ketika belanja di pasar hingga pusat perbelanjaan.

Pol Espargaro Mengakui Honda sebagai Motor yang Dimimpikan Pebalap

Prudential Indonesia Pasarkan Produk Unit Link Secara Virtual Selama Masa Pandemi lewat PRUCekatan

Pasangan Rianti Cartwright dan Casssanova ungkap Jenis Kelamin Anaknya

"Ketika sudah dilarang nanti, solusi di luar plastik akan seperti apa? Apakah konsumen diwajibkan membawa kantong sendiri atau ada kantong lainnya yang dibuat atau disediakan oleh pedagang," jelas Staf Peneliti YLKI, Nataliya Kurniati, Selasa (23/6/2020).

Nataliya menyebut, ada beberapa hal yang perlu dilihat dari sudut pandang konsumen, pertama dari segi alternatif solusi, apakah itu sudah menjadi benar-benar win-win solution bagi konsumen.

"Jangan-jangan kalau misalnya semangatnya untuk lingkungan tapi ternyata tidak praktis untuk konsumen, kemudian itu tidak terjangkau bagi seluruh kalangan konsumen, selain itu dari segi aspek hukumnya kami melihat ini harus ada sinkronisasi antara peraturan yang lama dengan peraturan yang baru," papar Nataliya.

Ia melihat ada ketidaksinkronan antara peraturan-peraturan yang sebelumnya dengan peraturan yang baru karena menurutnya di aturan yang baru menghilangkan konsep yang keempat yaitu 'Return to Earth'. Sedangkan di peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Mantan Pelatih Indonesia U-19 Fakhri Husaini Yakin Garuda Nusantara Bisa Bersaing di Level Dunia

Swab Test di Pasar Inpres Pademangan Barat Targetnya 50 Orang Sehari

Bersatu dengan Alam di Papua, Penyerang Persija Pilih Jalankan Latihan di Pantai dan Gunung

Regulasi-regulasi tersebut memandatkan untuk pelaksanaan konsep 4R (Reduce, Reuse, Recycle, & Return to Earth/Degradable) terhadap permasalahan sampah secara holistik dan konsep 4R tersebut harus dijalankan.

"Menurut kami coba lihat kajiannya dulu apakah konsumen benar-benar bersedia menggunakan pengganti tas ramah lingkungan dan apakah tidak akan menimbulkan masalah ekonomi yang baru," tegasnya.

Menurut Nataliya, Harus ada alternatif lain pengganti kantong plastik, misalnya kantong plastik yang lebih ramah lingkungan. Karena menurutnya, dilihat dari dampak secara ekonominya, di pasar tradisional dan di warung-warung, mereka terbiasa untuk menggunakan kantong plastik.

Presiden Joko Widodo Minta Cegah Kebakaran Hutan Jelang Musim Kemarau

Kepengin Snorkeling di Perairan Kepulauan Seribu Wajib Bawa Peralatan Sendiri

Mitra Bangunan Lakukan Pengundian Hadiah Untuk Pelanggan, Apakah Anda Pemenangnya?

Halaman
12
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved