New Normal

Pemprov Banten Perpanjang Masa Waktu Pegawai Negeri Kerja dari Rumah hingga 28 Juni 2020

Pemerintah Provinsi Banten melakukan perpanjangan masa bekarja dari rumah bagi aparatur sipil negara hingga 28 Juni 2020.

Warta Kota/Andika Panduwinata
Ilustrasi Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah sedang berjemur bersama pegawai negeri Pemkot Tangerang sebagai cara memutus rantai virus corona Covid-19. 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melakukan perpanjangan masa bekerja dari rumah (work from home) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov.

Perpanjangan masa kerja dari rumah itu berlaku hingga 28 Juni 2020 sebagai tindak lanjut kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan virus corona atau Covid-19 di Banten.

Kebijakan perpanjangan WFH tersebut tercantum dalam surat edaran Nomor : 800/1117 -BKD/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Surat edaran tersebut ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Al Muktabar.

Kapal Patroli Modern Buatan Lokal Perkuat Lanal Banten Amankan Selat Sunda

Lewat Bansos Mensos Menyapa 51 Pondok Pesantren se-Provinsi Banten

Isi surat edaran bertanggal 4 Juni 2020 itu menyebutkan bahwa masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggal (WFH) bagi ASN dan pengaturan lainnya diperpanjang hingga 28 Juni 2020.

Sedangkan jam kerja bagi dinas/badan/biro di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang melayani langsung warga harus memerhatikan pencegahan Covid-19.

"Serta agar Iebih mengoptimalkan website resmi OPD setiap hari/jam kerja," kata Sekda Al Muktabar seperti dikutip dari keterangan persnya kepada Wartakotalive.com,  Minggu (14/6/2020).

Selain itu, kata Sekda, bagi ASN yang berdomisili di wilayah yang diterapkan PSBB agar memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Tak Punya SIKM, 110 Kendaraan Dipaksa Putar Balik di Tangerang dan Banten

Masa PSBB Transisi, Gubernur Banten Soroti Penumpang Berdesak-desakan di Stasiun Rangkasbitung

Nantinya, pengukuran capaian kinerja bagi ASN yang bekerja di kantor atau di rumah/tempat tinggal wajib melaporkan aktivitasnya melalui Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAp).

"Bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal wajib melaporkan keberadaannya melalui aplikasi yang tersedia," katanya.

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/734-BKD/2020 tanggal 22 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Jangan Sampai Terlewat! Ini Penjelasan Lengkap Kisi-Kisi Pendaftaran PPDB Banten 2020/2021

Simak Penjelasan Lengkap Kisi-kisi PPDB Banten 2020/2021, Juga Tentang 4 Jalur Penerimaan PPDB

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin menambahkan, pelanggaran ketentuan terhadap pengukuran kinerja ASN akan dihitung sebagai faktor pengurang dalam pembayaran tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai.

"Oleh sebab itu, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai terhitung mulai bulan Juni 2020 akan diberikan sesuai dengan kinerja pegawai selama pelaksanaan bekerja dari rumah dan kondisi keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan."

"Operator masing-masing OPD agar memantau pegawai melalui share live location," kata Komarudin. 

Sumber: Warta Kota
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved