Breaking News:

Ganjil Genap Jakarta

Anggota DPR RI Berharap Pempov DKI Jakarta Pertimbangkan Aturan Ganjil Genap untuk Motor

Jangan sampai maksud baik Pemprov DKI Jakarta melindungi rakyat agar mengurangi kepadatan, justru memunculkan masalah lain yang lebih serius.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
warta kota
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati 

WARTAKOTALOVE.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, berharap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mempertimbangkan kembali penerapan aturan ganjil genap untuk motor.

Sebab, bila aturan ganjil genap untuk motor diberlakukan, maka masyarakat tidak dapat memaksimalkan motor tersebut untuk bekerja.

 “Jangan sampai maksud baik Pemprov melindungi rakyat agar mengurangi kepadatan, justru memunculkan masalah lain yang lebih serius. Kami berharap Pemprov DKI dapat mempertimbang dengan luas aturan itu," kata Anis Byarwati, Kamis (11/6/2020).

Ridwan Kamil Unggah Video, yang Buktikan Bahayanya Makanan Disajikan Prasmanan di Tengah Pandemi

Warga Desa Pondok Jaya Kabupaten Tangerang yang Terima BLT Nyatanya Sama Sekali Belum Dapat Bansos

Arab Saudi Alami Lonjakan Kasus Virus Corona Setelah Melonggarkan Aturan Pengetatan

Joko Anwar Samakan Nonton Film Secara Ilegal Sama dengan Maling

Menurut Anis, masyarakat yang menggunakan sepeda motor untuk bekerja biasanya mendapatkan motornya dari kredit. Mereka tentu harus melunasi kreditnya.

Bila motor kena ganjil genap, motornya menjadi tidak maksimal digunakan utk bekerja. Bagaimana mereka bisa membayar kredit motornya?

Ia menambahkan bahwa salah satu alasankemudahan pemberian kredit motor adalah untuk mobilisasi kerja.

Dengan dibatasi penggunaannya oleh kebijakan ganjil genap, artinya ada hari-hari dimana motor mereka nganggur.

Tapi, kewajiban membayar kredit terus berjalan dan harapan motor untuk mobilisasi kerja menjadi tidak terpenuhi.

Walaupun wilayah kerja mereka bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan umum, namun itu artinya mereka keluar biaya lagi untuk ongkos.

“Sebaiknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memikirkan dan mempertimbangkan banyak sisi tentang kebijakan ganjil genap bagi kendaraan roda dua," tandas Anis.

Kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta akan diberlakukan kembali pada masa PSBB transisi. Kebijakan ini tak hanya diberlakukan untuk mobil pribadi seperti sebelumnya, tetapi juga sepeda motor.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif yang telah diteken Gubernur Anies Baswedan.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved