Breaking News:

Ganjil Genap Jakarta

VIDEO: Soal Ganjil Genap untuk Motor, Polisi Minta Dishub DKI Bikin Aturan Teknis

Pedoman teknis tersebut dibutuhkan agar polisi mempunyai kejelasan hukum untuk menindak motor yang melanggar ganjil genap.

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Sejumlah kendaraan melintas di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Polda Metro Jaya berhara Dinas Perhubungan DKI Jakarta segera menerbitkan pedoman teknis aturan ganjil genap untuk motor.

Pedoman teknis tersebut dibutuhkan agar polisi mempunyai kejelasan hukum untuk menindak motor yang melanggar ganjil genap.

Diharapkan sebelum 12 Juni 2020 sudah ada pedoman teknis dari Dishub DKI, termasuk pemasangan rambunya.

"Dalam pedoman teknis itu, juga diharapkan diatur di ruas jalan mana saja aturan ganjil genap bagi motor dan mobil itu diterapkan," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Senin (8/6/2020).

"Selain itu ketentuan penindakannya, apakah menggunakan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau aturan PSBB dalam Pergub. Jadi kita tunggu saja," kata Yusri.

 Puas Nikmati Layanan PSK, Ternyata Duitnya Kurang, Pria di Bekasi Dikeroyok Sampai Tewas

 Ini 4 Mal di Tangsel yang Mengajukan Izin Buka Kembali, Izin Diteruskan ke Gugus Tugas Covid-19

Yusri menjelaskan dalam Pergub tersebut, aturan ganjil genap itu dipastikan tidak berlaku bagi ojek online (ojol) dan angkutan umum berbasis aplikasi lainnya.

Karenanya, aturan ini berpotensi diakali pengendara motor dengan cara menggunakan atribut ojek online, seperti jaket dan helm saat berkendara.

Sebab itu, diharapkan semua antisipasi celah pelanggaran ganjil genap motor termaktub dalam pedoman teknis yang disusun Dishub DKI.

 Remaja Putri di Cirebon Dicabuli di Tempat Pemakaman Umum Beralaskan Daun Pisang

 Tarif Bus di Terminal Induk Bekasi Naik Hampir Dua Kali Lipat Saat Larangan Mudik Berakhir

"Aturan ini dibikin untuk apa sih? Untuk mencegah penularan Covid-19. Aturan ganjil genap motor, bukan untuk menyiksa masyarakat, tapi untuk mendisiplinkan masyarakat, agar mata rantai penyebaran Covid-19 diputus," tandas Yusri.

Seperti diketahui sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berakhir 4 Juni.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved