Breaking News:

Virus Corona

PSBB Proporsional di Bodebek Sampai 2 Juli 2020, Mengikuti Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta

Perpanjangan PSBB di Bodebek mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta, berhubung kawasan Bodebek satu cluster penyebaran Covid-19 dengan DKI Jakarta.

Dok PPID DKI Jakarta
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau cek poin PSBB di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (1/6/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, BANDUNG - Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi ( Bodebek) sampai 2 Juli 2020, mengikuti kebijakan Pemerintah DKI Jakarta.

Walaupun pemberlakuan PSBB di Bodebek mengikuti DKI Jakarta, tapi istilahnya tidak mengikuti PSBB DKI Jakarta yang menerapkan PSBB Transisional.

Sementara di Bodebek, diberlakukan PSBB Proporsional.

PSBB di Bodebek kali ini dilakukan secara proporsional di kawasan tersebut, sama dengan kawasan lainnya di Jabar yang masih menjalankan PSBB proporsional.

Seperti dilansir dari Tribun Jabar, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani, mengatakan kebijakan yang segera diumumkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut bersifat mirroring atau mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta, berhubung kawasan Bodebek satu cluster penyebaran Covid-19 dengan DKI Jakarta.

PSBB Jakarta Diperpanjang, Peniadaan Aturan Ganjil Genap Otomatis Mengikuti

"PSBB di wilayah Bodebek sama halnya dengan DKI Jakarta, ini berakhir hari ini. Insya Allah Bapak Gubernur ini akan menetapkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan PSBB ini, baik untuk wilayah Bodebek, maupun untuk wilayah lainnya," kata Eni di Gedung Sate, Kamis (4/6/2020).

Walaupun pemberlakuan PSBB di Bodebek mengikuti DKI Jakarta, katanya, istilahnya tidak mengikuti PSBB DKI Jakarta yang menerapkan PSBB Transisional. Di Bodebek, katanya, diberlakukan PSBB Proporsional.

"Beda-beda dikit tapi itu ada mirroring. Mungkin pertanyaannya kenapa beda ya, karena memang di DKI sistem penyelenggaraan pemerintahannya beda dengan Jawa Barat. Bagaimana diketahui di Jawa Barat ini kita memiliki kabupaten kota yang juga sama memiliki otonomi, sehingga berbeda dengan DKI," katanya.

Anies Sebut PSBB di DKI Jakarta Sudah Dapat Mulai Dilonggarkan

Kalau di DKI Jakarta, ujarnya, apapun yang diputuskan oleh Gubernur sudah otomatis diikuti oleh seluruh jajarannya tanpa harus membuat produk hukum baru.

Kalau di Jawa Barat, Gubernur menetapkan produk hukum berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19, otomatis kabupaten kota juga membuat produk hukum sesuai dengan situasi kondisi setempat.

Halaman
1234
Editor: Murtopo
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved