Virus Corona Jabodetabek

Sekda DKI Saefullah Klaim Penghasilan Tim TGUPP Juga Dipangkas Seperti PNS, Sebelumnya Disebut Utuh

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memastikan penghasilan Tim TGUPP juga ikut dipangkas dalam penanganan wabah Covid-19

Kompas.com/Nursita Sari
SEKRETARIS Daerah DKI Jakarta, Saefullah. Ia klaim tim TGUPP juga dipangkas penghasilannya seperti PNS DKI demi penanganan Covid-19 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR Keterangan berbeda tentang THR dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) kini muncul.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir membenarkan bahwa penghasilan Tim TGUPP tak dipangkas karena masalah keahlian.

 “TGUPP itu kelompoknya ada di kegiatan, bukan di pegawai. Selama kegiatan itu dimungkinkan ada apresiasi untuk membayar keahlian tenaga mereka yah boleh-boleh saja,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi pada Kamis (28/5/2020).

DPRD DKI Sesalkan Anies Tak Potong Gaji dan THR untuk TGUPP, Ini Tanggapan Kepala BKD DKI Chaidir

Ternyata Ini Alasan Pemprov DKI Tak Potong THR Tim TGUPP, Untuk Membayar Keahlian Tim TGUPP?

Kini Hal Berbeda disampaikan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat dikonfirmasi pada Senin (1/6/2020).

Ia memastikan penghasilan Tim TGUPP juga ikut dipangkas dalam penanganan wabah Covid-19.

Hal itu tertuang dalam keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 514 tahun 2020 tentang Rasionalisasi dan Penundaan Keuangan TGUPP Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

“Rasionalisasi anggaran yang terjadi di PNS DKI maupun TGUPP adalah sama,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat dikonfirmasi pada Senin (1/6/2020).

Dinilai Lebih Berbahaya, Begini Penjelasan WHO Soal Puncak Kedua Pandemi Virus Corona

Hal itu dikatakan Saefullah sekaligus menepis pernyataan dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta pada pekan lalu. Saat itu PSI menyebu penghasilan dan tunjangan hari raya (THR) TGUPP tidak dipangkas di tengah wabah Covid-19.

Sementara para PNS di DKI Jakarta rela hanya mendapat tunjangan sebesar 75 persen. Dengan rincian 50 persen diberikan saat ini dan 25 persen ditunda sampai Desember 2020 karena duitnya dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) warga prasejahtera.

“Aturan ini berlaku per April 2020 kemarin. Konsekuensinya ada hak-hak (keuangan) TGUPP yang sudah diberikan sebelumnya karena kan Kepgub-nya diterbitkan mundur, (tanggal 22 Mei 2020)” ujar Saefullah.

Kisah Alfath Faathier: Tekuni Sepak Takraw dan Futsal Hingga Impian Terwujud Bisa Gabung Persija

Halaman
1234
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Wito Karyono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved