Virus Corona

IFLC Kecam Pernyataan Mahfud MD Kaitkan Virus Corona dan Istri

Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC), mengecam keras candaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Istimewa/Dok IFLC
Ketua IFLC, Nur Setia Alam Prawiranegara (baris ke 5 dari kiri) bersama anggota IFLC. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC), mengecam keras candaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Candaan Menko Polhukam RI itu mengaitkan virus corona atau Covid-19 dan istri.

"IFLC menyatakan mengecam keras pernyataan yang menghina dan merendahkan perempuan oleh Prof Dr Mahfud MD baik secara pribadi maupun kapasitasnya sebagai Menko Polhukham," kata Ketua IFLC, Nur Setia Alam Prawiranegara lewat siaran pers-nya yang diterima Wartakotalive.com, Minggu (31/5/2030).

Pernyataan Mahmud MD yang menuai protes tersebut mengutip Meme Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai pandemi virus corona sama dengan menyikapi Istri atau perempuan.

Mahfud MD Sebut RUU HIP Perkuat Pancasila Sebagai Ideologi, Fadli Zon Ingatkan Kebangkitan Nasakom

Mahfud MD Tanggapi Ramainya Isu Adanya Upaya Menghidupkan Kembali Paham Komunisme di Indonesia

Kalimat dalam video yang diunggah pada Rabu tanggal 27 Mei 2020, sebagai berikut:

“Corona is like your wife. Initially you try to control it than then tou realize that you can’t. Then you learn to live with it.”

Artinya, "Corona itu seperti istrimu. Pada awalnya kamu mencoba mengendalikannya akan tetapi faktanya ternyata kamu tidak bisa, maka kamu harus belajar hidup bersama dengannya.”

"Prof  Dr Mahfud MD, sebagai pakar hukum dan HAM serta kapasitasnya sebagai Menko Polhukham yang bertugas menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan, seharusnya tidak memberikan suatu pernyataan misogynist (merendahkan perempuan)," kata Nur Setia Alam.

Menurut Nur Setia Alam, pernyataan tersebut, menunjukkan tidak ada penghormatan terhadap hak dan martabat serta empati terhadap perempuan.

Luhut Kirim Meme ke Mahfud MD: Covid-19 Seperti Istri, Kita Pikir Bisa Ditaklukkan, Ternyata Tidak

Mahfud MD: Angka kematian karena Kecelakaan Lalu Lintas 9 Kali Lebih Banyak dari Covid-19

Selain itu, hubungan suami-istri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Aturan tersebut menyatakan bahwa hak dan kedudukan perempuan (istri) seimbang (setara) dengan suami (laki-laki) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, pernyataan Menko Polhukham jelas sangat kontra produktif dengan tujuan kesetaraan gender.

"Pernyataan Prof Dr Mahfud MD sebagai Menko Polhukham juga telah melanggar Pasal 2 huruf d dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan."

"Dimana para pejabat adalah pelaksana kewajiban negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan," kata Nur Setia Alam.

Mahfud MD: New Normal Masih Wacana, Sebut Covid-19 Bukan Pembunuh Utama di Indonesia

Jadi Tamu Deddy Corbuzier, Mahfud MD: Semoga Saya Nggak Diciduk, Ngomongin Luhut hingga Corona

Oleh karena itu, IFLC menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam Keras segala bentuk penghinaan, pelecehan dan sikap yang merendahkan hak dan martabat perempuan khususnya perempuan Indonesia dan umumnya perempuan di dunia.

2. Mengecam Keras pernyataan Menkopolhukan Mahfud MD atas pandangan Covid 19 disamakan dengan penanganan terhadap Istri/Perempuan.

3. Meminta dalam waktu 3 x 24 jam kepada Menkopolhukam untuk memberikan pernyataan permohonan maaf kepada perempuan Indonesia khususnya dan perempuan di dunia pada umumnya.

4. Meminta kepada Pejabat Publik lainnya untuk tidak ikut melakukan peryataan yang bersifat diskriminatif sebagaimana yang dilakukan oleh Menkopolhukam.

Mahfud MD Bilang Pemerintah Belum Putuskan Relaksasi PSBB, Meski Hampir Seluruh Dunia Melakukannya

Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Longgarkan PSBB, Achmad Yurianto Justru Bilang Sebaliknya


5. Bahwa jika tidak ada permohonan maaf dari menkopolhukam dapat diajukan upaya hukum baik pidana ataupun class action sebagai bentuk perlawanan atas diskriminasi terhadap perempuan.

6. Meminta Kepolisian Republik Indonesia secara aktif melihat telah adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Menkopolhukam tanpa melihat ini delik aduan karena menyangkut kepentingan umum yaitu setiap perempuan Indonesia yang dirugikan

7. Meminta kepada Masyarakat khususnya Warga Negara Indonesia untuk saling menghargai baik laki-laki maupun perempuan sebagai sesama Mahluk Tuhan dan Mahluk Sosial.

8. Menurut pandangan kami, menjadi sangat urgent untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena masih banyak pemahaman pejabat Publik yang bersikap diskriminatif terhadap perempuan.

Sikap itu tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan ideologi bangsa kita PANCASILA yang seharusnya wajib dijalankan oleh Pemerintah khususnya pejabat publik.

Hal itu seperti yang telah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya periode ke 2 (dua) pada tahun 2019.

Penulis: Ign Agung Nugroho
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved