Isu Reshuffle Menguat, Pengamat Sebut Ditunggangi Kepentingan Politik

Mendorong reshuffle dengan alasan kinerja menteri tidak perform, menurut Emrus Sihombing sangat tidak berdasar.

Warta Kota/Hamdi Putra
Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Usulan DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Presiden Jokowi melakukan penyegaran (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju (KIM) terus bergulir.

Namun Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing menolak gagasan yang mendorong reshuffle dengan alasan kinerja menteri tidak perform karenanya perlu diganti menyongsong “new normal”. Argumentasi ini, kata Emrus, sangat tidak berdasar.

Menurut Emrus, kondisi di masa krisis, tidak bisa dianggap sama dengan masa normal. Apalagi disusun asumsi-asumsi, lalu disimpulkan perlunya reshuffle Kabinet Indonesia Kerja (KIM) pimpinan Presiden Joko Widodo.

“KIM sendiri kan usianya masih beberapa bulan. Ibaratnya masih meletakkan dasar-dasar, sebelum tiba-tiba ada pandemi,” kata Emrus  Sihombing dalam pernyataan resminya, Rabu (27/5/2020).

Dia mencontohkan, Kementerian Sosial yang dipimping Menteri Sosial Juliari P. Batubara sudah bekerja serius dan fokus. Hal ini bisa ditelisik dari rangkaian kebijakan yang diformulasikan dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Menurut Emrus, sejak awal pandemi di tanah air, Mensos sudah menyusun langkah-langkah antisipasipatif yakni dengan memperluas kepesertaan dan meningkatkan indeks bantuan pada bantuan sosial (bansos) reguler (PKH dan Program Sembako/BPNT).

Selanjutnya, Mensos meluncurkan bansos sembako dan bansos tunai untuk masyarakat terdampak Covid-19.

“Tidak main-main. Bansos ini menjangkau jutaan orang. PKH menjangkau 10 juta keluarga, BPNT sebanyak 20 juta dan bansos tunai 9 juta keluarga. Dan beliau mengawal betul pelaksanaan program ini di lapangan. Bahkan menjelang Idul Fitri masih berada di lapangan untuk memastikan distribusi bansos berjalan baik. Saya kira ini perlu dilihat secara fair,” tandasnya.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan ini menyatakan, pandemi merupakan fenomena global yang datang tiba-tiba.

“Semua kebijakan harus diubah. Dari kebijakan yang dibuat di masa normal, secepatnya diubah menyesuaikan masa pandemi, masa krisis. Ini kan tidak mudah. Termasuk kebijakan jaring pengaman sosial, ini jangka waktu beberapa bulan. Serba cepat,” katanya.

Sementara itu, Pengajar Sosiologi Fisip UNHAS, Rahmat Muhammad mengatakan bahwa menghadapi situasi yang krusial seperti masa pandemi Covid-19 ini memang dibutuhkan manuver yang solutif dan terkoordinasi rapi dalam pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah secara struktural.

Justru di Kemensos yang dipimpin oleh Juliari P Batubara sebagai Mensos dipandangnya sudah cakap untuk melakukan hal ini.

Metode pendistribusian seperti bantuan sosial dibutuhkan ketelitian yang cukup jeli, terutama dalam pendataan kepada siapa yang berhak utk menerima, tidak bisa serampangan karena akan lebih kacau akibatnya.

 “Saya sangat apresiasi kinerja Kemensos dalam hal ini, sekalipun diketahui ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang masih belum puas, tapi dibanding yang puas, jumlahnya lebih besar dan mereka lebih memilih diam,” ujarnya. (*)

Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved