Virus Corona Depok

DPRD Kota Depok Minta Pemkot Segera Laporkan Penggunaan Dana Rp 100 Miliar untuk Covid-19

Sebagai pemberi ijin penganggaran, DPRD berhak mengetahui digunakan untuk apa saja dana sebesar itu.

Wartakotalive.com/Vini Rizki Amelia
Ikravany Hilman saat ditemui Warta Kota di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (24/9/2019). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP meminta Pemerintah Kota Depok segera memberikan laporan terkait anggaran yang telah digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Ketua Fraksi PDIP Kota Depok Ikravany Hilman mengatakan, sejak disetujui penganggaran Covid-19 sebesar Rp 100 miliar, hingga kini Pemkot Depok belum juga memberikan laporan penggunaan anggaran.

"Dari Rp 100 miliar yang dianggarkan, cairnya berapa dan dipakai untuk apa saja, sampai sekarang kami belum tahu. Dimintain laporannya aja bilangnya nanti kalau sudah terakhir," ujar Ikra saat dihubungi Warta Kota, Kamis (28/5/2020).

Ikra menegaskan, sebagai pemberi ijin penganggaran, DPRD berhak mengetahui digunakan untuk apa saja dana sebesar itu.

Apalagi, kata Ikra, pihaknya banyak menerima laporan bahwa terjadi kekacauan pada penyaluran bantuan sosial di masyarakat.

 Anies Sebut Penyebaran Covid-19 di Jakarta Semakin Rendah Setelah DKI Keluarkan Kebijakan Ini

"Sebenarnya pemerintah kota punya data yang seperti apa sih? Rp 100 miliar ini berdasarkan permintaan mereka dan sudah disetujui,"

"Kalau kita sih mereka minta Rp 100 atau 200 miliar kita acc aja, asal programnya jelas, terlebih ini soal keselamatan manusia," tuturnya.

Itu sebabnya, Ikra mengatakan Fraksi PDIP meminta Pimpinan DPRD Kota Depok untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 yang berisikan para anggota dewan.

Salah satu fungsinya, kata Ikra, mengawasi penggunaan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Depok agar penggunannya tepat sasaran.

 Dulu Tenggelamkan Kapal, Kini Susi Pudjiastuti Jualan Kaos Bertuliskan Tenggelamkan

"Pansus ini menghindarkan ketidak efisienan anggaran, kalaupun terjadi maka itu diharapkan tidak berlangsung lama, kita bantu sama-sama," katanya.

Sehingga, diharapkan tidak akan terjadi penyelewengan ataupun ketidak tepatan dalam penggunaan anggaran.

"Kalau pun ada kekurangan anggaran ya tinggal digeser aja (penggunaan anggaran), sekarang persoalannya Pemkot mau nggak geser anggaran?" papar Ikra.

Pergeseran penggunaan anggaran ini, dikatakan Ikra bisa dilakukan Pemkot Depok dengan meniadakan program-program yang tidak terlalu penting seperti program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

 Berikut Ini Petunjuk Jika Sedang Pulang Kampung dan Ingin Balik ke Jakarta, Begini Caranya

"Program PU kan banyak sekali dan besae biayanya, kalau perlu 50 - 60 persen ditunda programnya, misal untuk perbaikan jalan ditunda dulu lalu dananya dialihkan untuk penanganan Covid-19," ujarnya.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Feryanto Hadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved