Luhut Pandjaitan Pimpin Rakortas, Pejabat BUMN yang Tidak Penuhi TKDN Akan Dicopot

Luhut Pandjaitan Pimpin Rakortas, Pejabat BUMN yang Tidak Penuhi TKDN Akan Dicopot

Kompas.com
Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi Denny JA minta jabatan kepada dirinya. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komitmen Pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin menggenjot ekonomi nasional lewat pemanfaatan komponen dalam negeri direalisasikan Kementerian perindustrian.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bakal ada sanksi tegas terhadap kementerian, lembaga, dan perusahaan-perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam pembangunan atau belanja negaranya tak memanfaatkan komponen dalam negeri.

Dikutip dari Kompas.com, Hal tersebut katanya sudah disepakati bersama dalam rapat pembahasan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Curhat Novel Baswedan dengan Aa Gym, Mengaku Bertemu dengan Pemuda yang Bijaksana Luar Biasa

"Kita bisa lihat bahwa proyek-proyek yang ada di BUMN khususnya di BUMN besar, PLN, Pertamina, dan BPH Migas itu besar sekali nilai proyeknya," katanya dalam halal bihalal virtual, Rabu (27/5/2020). 

"Dan itu akan kami awasi secara detail bagi kementerian dan lembaga, khusus BUMN-BUMN besar tadi, kalau mereka tidak melakukan belanja terhadap proyeknya dari industri dalam negeri padahal industri dalam negerinya sudah siap, itu akan ada sanksi yang sangat tegas," tegasnya.

Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan sanksi tidak akan diberikan kepada perusahaan, tetapi kepada para pejabatnya.

Mereka katanya akan dicopot sesuai dengan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. 

Diserang Karena Berikan Gelar Duta Mall Indonesia Kepada Jokowi, Fadli Zon Sebut Diri Duta Rakyat

"Sanksi di pejabatnya, bukan perusahaanya, akan dicopot! Itu menjadi keputusan rakortas yang dipimpin Pak Menko Marves," lanjut Agus Gumiwang.

Dalam rakortas yang berlangsung sehari sebelum Lebaran ini, lanjut Agus Gumiwang, wakil menteri BUMN yang hadir telah menyetujui sanksi tersebut.

"Karena secara umum, pimpinan perusahaan sudah berkomitmen tinggi terhadap TKDN, masalah biasanya ada di level bawah," ujarnya.

Waduh, Definisi New Normal Jokowi Berbeda dengan Profesor Hermanto J Siregar

Dia mengatakan, negara membutuhkan penyerapan TKDN dari belanja kementerian dan lembaga serta proyek-proyek BUMN. Karena penyerapan TKDN merupakan bagian dari peningkatan permintaan terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.

"Jadi sudah diputuskan rapat yang dipimpin oleh Pak Menko Marves dalam rapat TKDN itu sehari sebelum Lebaran. Bahkan, kami sudah menuliskan surat kepada BPKP, kami minta BPKP untuk melakukan audit terhadap kementerian, lembaga, dan BUMN, yang masih belum melakukan compliance terhadap kewajiban TKDN," katanya.

Editor: Dwi Rizki
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved