Breaking News:

Hari Raya Idul Fitri

Kampus IPDN Nekat Adakan Halal Bihalal Lebaran 2020, IPW: Mendagri Harus Copot Rektornya

IPW Kecam Halal Bihalal di Kampus IPDN Jatinangor, Karena Timbulkan Kerumunan di Masa Pandemi Covid-19

istimewa
Kampus IPDN menggelar halal bihalal Idul Fitri 1441 H di Kampus Jatinangor, dihadiri rektor dan undangan lainnya 

Kampus IPDN justru membuat acara perayaan Hari Raya Idul Fitri di kampusnya yang dihadiri ratusan Praja dan para undangan di Balirung Rudini.

"Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan Kebijakan Pemerintah yang justru tengah giat giatnya memberlakukan PSBB dalam rangka menekan penularan Covid 19," katanya.

Anehya lagi, tambah Neta, acara ini dilaksanakan atas perintah Rektor IPDN, dengan alasan untuk menghibur praja yang selama ini melakukan karantina di kampus.

"IPW berharap Mendagri segera mencopot Rektor IPDN. Sebab apa pun alasannya, aksi pengumpulan massa di kampus IPDN ini, selain ketentuan pemerintah pusat juga melanggar Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 36 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanggulangan coronavirus disease 2019 (covid-19) di wilayah provinsi jawa barat," paparnya.

360 Ribu Pemudik Bocor Masuk ke Jawa Barat, Ridwan Kamil Bilang Masih Masuk Kategori Berhasil

Yang sangat disayangkan lagi, kata Neta, IPDN adalah kawah candra dimuka untuk melahirkan para calon pejabat pemerintahan di negeri ini, tapi mengapa mereka bisa seenaknya melanggar ketentuan pemerintah.

"IPW menyayangkan sikap para praja tersebut. Belum menjadi pejabat saja, mereka sudah seenaknya melanggar ketentuan pemeriNtah. IPW berharap Polda Jabar mengusut kasus ini, apakah acara keramaian di kampus IPDN itu memiliki ijin atau tidak," katanya.

Bagaimana pun kata Neta, acara di kampus IPDN itu merupakan pelecehan terhadap PSBB dan pelecehan terhadap upaya pemerintah yang sudah bekerja keras memutus mata rantai Covid 19.

Kemenkes Keluarkan Protokol Kerja untuk Perkantoran yang Akan Buka Lagi Setelah PSBB

"Sebagai calon pemimpin mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat maupun kepada para kepala daerah, yang setiap saat menganjurkan agar semua orang mentaati aturan PSBB. Tapi justru para Praja IPDN itu sendiri yang melanggar PSBB tersebut," ujar Neta.

Selain itu menurut Neta, para petinggi Kemendagri di IPDN juga tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat dan pemerintahan daerah.

"Karenanya IPW berharap Mendagri Tito Karnavian segera memberi tindakan tegas kepada Rektor IPDN dan jajarannya," kata Neta. 

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved