Virus Corona

Posko Pengaduan THR Disnaker Kota Depok Terima 5 Keluhan Karyawan

Posko Pengaduan THR Disnaker Kota Depok Terima 5 Keluhan Karyawan. Simak selengkapnya di dalam berita ini.

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibangun oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok selama Covid-19 ini.

Hingga Rabu (20/5/2020), Disnaker Kota Depok telah menerima sebanyak lima aduan dari karyawan dari berbagai perusahaan.

Kepala Disnaker Kota Depok Manto mengatakan, beberapa pengaduan tersebut diselesaikan dengan cara bipartit atau kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan.

"Dari lima aduan itu, satu telah selesai, tiga lainnya sedang proses dan satu lagi, baru akan kami datangi. Rata-rata karyawan yang mengadu dari rumah sakit, percetakan dan dealer motor atau mobil," ujarnya saat dihubungi Warta Kota, Rabu (20/5/2020).

Reksa Maulana Manfaatkan Waktu Senggang Dengan Baca Buku Ilmu Kepolisian

Manto mengatakan, perusahaan yang mengaku tak dapat membayarkan kewajibannya itu lantaran berkurangnya pemasukan.

Hal tersebut, kata Manto, diketahui setelah pihaknya memediasi karyawan dengan perusahaan.

Meski begitu, Manto mengatakan bahwa pihaknya meminta agar perusahaan tetap membayarkan sesuai ketentuan.

 "THR itu kan hak semua karyawan yang telah bekerja satu tahun penuh atau beberapa bulan. Besarannya disesuaikan dengan masa kerja. Jadi, perusahaan wajib membayar THR apapun alasannya," paparnya.

Kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR, dikatakan Manto berdasarkan atas Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan perihal THR, utamanya dimasa pandemi Covid-19 ini

Dalam SE tersebut, tertuang jika perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, perlu dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Bila pun perusahaan tidak juga mampu memberikan THR secara penuh pada waktu yang telah ditentukan.

11 Link Live Streaming Ibadah Gereja Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke Sorga pada Kamis 21 Mei 2020

Maka pembayaran tersebut bisa dilakukan secara bertahap.

Jika perusahaan  tidak juga mampu membayar THR sama sekali, maka dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.

“Jadi, tidak ada alasan, perusahaan tidak bisa bayar THR. Mudah-mudahan cara bipartit ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan," tuturnya.

 
 

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved