BPJS Kesehatan

Aturan Baru Kenaikan Iuran BPJS yang Diteken Jokowi Didaftarkan Uji Materi ke Mahkamah Agung

Aturan Baru Kenaikan Iuran BPJS yang Diteken Jokowi Didaftarkan Uji Materi ke Mahkamah Agung. Simak selengkapnya dalam berita ini.

Twitter @MataNajwa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Mata Najwa, Rabu (22/4/2020). Saat ini Jokowi memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan lewat perpres nomor 64 tahun 2020. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mendaftarkan uji materi aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang baru ke Mahkamah Agung, Rabu (20/5/2020).

Aturan kenaikan iuran BPJS yang baru tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Kuasa Hukum KPCDI, Rusdianto Matulatuwa, menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan Jilid II ini sangat tidak memiliki empati yang mampu menyikapi keadaan yang serba sulit bagi masyarakat saat ini.

Hal ini, kata Rusdianto, jelas merupakan suatu ketidak-adilan dan kenaikan tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang dimaknai dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.

MANTAN Ketua KPK Abraham Samad Serang Kebijakan Jokowi Naikkan BPJS: Lain Gatal Lain Digaruk

“Bahwa ketika ketidak-adilan berubah menjadi suatu hukum yang dipositifkan maka bagi kami selaku warga negara yang melakukan perlawanan dimuka hukum tentu menjadi sesuatu hal yang diwajibkan, karena apa yang kita lakukan ini untuk mengontrol kebijakan menjadi suatu kebutuhan dan bukanlah karena suatu pilihan semata”, kata Rusdianto dalam press rilis KPCDI tertanggal 20 Mei 2020.

Selain itu, KPCDI pun akan menguji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat ditengah pandemic virus corona.

“Saat ini kan terjadi gelombang PHK besar-besaran, tingkat pengganguran juga naik. Daya beli masyarakat juga turun. Harusnya pemerintah mempertimbangan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikkan iuran secara ugal-ugalan”, ungkapnya.

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Jokowi Diminta Tertibkan Para Pembantunya

Rusdianto juga mengingatkan pemerintah yang harusnya mendengarkan pendapat MA bahwa akar masalah yang terabaikan yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan.

“Padahal BPJS sudah berulang kali disuntikkan dana, tapi tetap defisit. Untuk itu perbaiki dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara angka iuran. Karena meski iuran naik tiap tahun, kami pastikan akan tetap defisit selama tidak memperbaiki tata kelola menajemen” kecamnya.

Rusdianto menegaskan bahwa gugatan uji materi kenaikan iuran ini dilakukan untuk menilai apakah kenaikan ini sudah sesuai dengan tanggungjawab BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pesertanya.

Penjelasan Lengkap Istana Soal Kenaikan Iuran BPJS, Negara Juga dalam Situasi Sulit, Mohon Dipahami

Halaman
12
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved