Alasan Wali Kota Depok Belum Salurkan Bansos dari Pemprov Jabar ke Warga

Warga Depok yang terdampak Covid-19 belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemprov Jabar, ini alasan Pemkot Depok.

Warta Kota/Vini Rizki Amelia
Menteri Sosial Juliari Batubara menyerahkan secara langsung bansos presiden kepada warga Depok didampingi Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Depok, Kamis (14/5/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Warga Depok yang terdampak Covid-19 belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemprov Jabar, ini alasan Pemkot Depok.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menjawab terkait banyaknya pertanyaan warga soal Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diambil dari Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS).

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, JPS Pemprov Jabar menggelontorkan bantuan kepada Non DTKS sebanyak 37.735 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penerima Bansos yang Ditanggung DKI Bertambah Jadi 1.147.532 Kepala Keluarga

"Dapat kami sampaikan bahwa distribusi akan disalurkan langsung melalui Kantor Pos, dan hingga hari ini belum ada distribusi," papar Idris dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (20/5/2020).

Hingga saat ini, Idris mengaku Kantor Pos masih menyelesaikan JPS Pemprov Jabar Non DTKS tahap pertama yang berjumlah 10.423 KPM dan baru tersalurkan sebanyak 7.285 KPM.

"Untuk JPS Pemerintah Kota (Depok), minggu ini akan disalurkan kembali tahap kedua dan berikut perluasannya, dengan sasaran terhadap data yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial dan Tim," tutur Idris.

Selain Dikenakan Denda Hingga Rp 250 RIbu, Satpol PP Berikan Sanksi Ini ke Pelanggar PSBB Kota Depok

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sejauh ini telah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada 30.000 Kepala Keluarga (KK) dari Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tiap KK menerima Rp 250.000 yang anggarannya dicomot dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, bantuan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebanyak 10.423 KK yang datanya diambil dari DTKS.

Saat ini, Idris mengaku bansos tersebut baru tersalurkan kepada lebih kurang 1.000 KK.

Setiap KK mendapatkan Rp 500.000 dalam bentuk uang tunai Rp 150.000 dan dalam bentuk barang senilai Rp 350.000.

Kasus Virus Corona Kota Depok Alami Peningkatan, Hasil Swab Test Ditemukan 8 Pasien Positif Covid-19

"Saat ini, kami masih mengusulkan JPS kepada Pemprov Jabar untuk Non DTKS," tutur Idris dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (19/4/2020).

"Selanjutnya untuk JPS dari Pemerintah Pusat, saat ini masih dilakukan validasi data agar tidak terjadi tumpang tindih," katanya.

Idris mengatakan, dalam kondisi yang serba cepat ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga pihaknya terus melakukan evaluasi baik dari sasaran penerima manfaat maupun mekanisme penyaluran.

"Tujuan kita tidak lain adalah dalam rangka membantu saudara-saudara kita pada masa musibah pandemi Covid-19 ini," paparnya.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved