Berita Kota Tangsel

Bawaslu Ingatkan Pemkot Tangsel Tak Melantik dan Merotasi Pejabat ASN Secara Diam-diam

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan imbau Pemerintah Kota Tangsel untuk tak sembarang melantik dan merotasi pejabat di lingkupnya

Warta Kota/Rizki Amana
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Tangsel, Slamet Sentosa saat ditemui di Kantor Bawaslu Kota Tangsel, Rawa Buntu, Serpong. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Rizki Amana

WARTAKOTALIVE.COM, SERPONG - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan (Bawaslu Kota Tangsel) imbau Pemerintah Kota Tangsel untuk tak sembarang melantik dan merotasi pejabat di lingkupnya.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Tangsel Slamet Sentosa mengatakan imbauan dilakukan pihaknya mengingat Kota Tangsel dalam masa Pilkada 2020 serentak.

Menurutnya selama enam bulan menuju perhelatan Pilkada 2020, bagi wilayah yang melaksanakan dilarang melakukam rotasi dan pelantikan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Tangsel.

Gubernur Anies Sebut 6.053 Warganya Positif Covid-19, Berikut Penjelasannya Melalui Siaran YouTube

Namun, pelantikan dan rotasi dapat terlaksana bila mendapati surat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) dalam penyelenggaraannya.

"Kita undang pihak Pemkot untuk menjelaskan dan memberikan surat yang dari Kemendagri itu.

"Ya surat sudah kita terima dan sudah kita periksa," kata Slamet saat ditemui di Kantor Bawaslu Kota Tangsel, Rawa Buntu, Serpong, Tangsel, Selasa (19/5/2020).

Penuhi Panggilan Bawaslu, Pemkot Tangsel: Tak Ada Masalah Dalam Pelantikan dan Rotasi Pejabat ASN

"Ini kan mengenai komunikasi ya, komunikasi antar lembaga. Baiknya kita tahu terlebih dahulu. Sehingga tidak mempertanyakan lagi, baiknya kan begitu," sambungnya.

Slamet menjelaskan keterbukaan komunikasi tersebut bertujuan menghindari potensi kecurangan yang terjadi jelang perheletan pentas politik lima tahunan tersebut.

Sebab, pada Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang kepala daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada dilarang untuk melakukan mutasi pejabat kecuali telah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI).

Diduga Terkena Serangan Jantung, Pengemudi Minibus Meninggal Hantam Bengkel Motor dan Rumah Makan

Halaman
1234
Penulis: Rizki Amana
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved