Tidak Ada Standar Pelaksanaan, Pendistribusian Bantuan Presiden di Depok Dievaluasi

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Bantuan presiden di Depok dievaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 karena kacau pendistribusiannya.

Turunnya Bantuan Sosial (Bansos) dari Presiden atau Banpres turut dievaluasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok.

Hal itu dilakukan melalui video conference (Vidcon) yang membahas sejumlah poin bersama para Kepala Perangkat Daerah (KPD) yang bertanggung jawab terkait pendistribusian Banpres tersebut.

• UPDATE Kasetpres Serahkan 6.000 Paket Bantuan Presiden untuk Warga Terdampak Bencana di Sukajaya

Menurut Wakil Ketua 1 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Bidang Percepatan, Dudi Mi’raz, evaluasi yang disampaikan di antaranya pelaksanaan kedatangan Banpres yang tidak ada Standar Operational Prosedur (SOP). 

Karena itu, petugas di kelurahan ada yang menunggu hingga malam, namun ternyata pengirimannya terjadwal ulang.

Itu sebabnya, Dudi mengaku pihaknya akan melalukan komunikasi intensif dengan para vendor yang bertanggung jawab perihal pendistribusian Banpres.

• VIDEO: Bantuan Presiden Mulai Didistribusikan di Mekarsari Tangerang

 “Bila ditemukan data ganda atau penerima manfaat ternyata sudah meninggal, maka hal ini diserahkan kembali pada kearifan lokal yang ada di wilayah, baik RT-RW setempat,” terang Dudi kepada wartawan seusai Vidcon di Ruang Depok City Operation Room (Decor), Lantai 5, Balai Kota Depok, Pancoran Mas, Depok, Senin (18/5/2020).

Namun demikian, Dudi mengaku soal sistem penyaluran, para warga penerima manfaat sudah tertib dan tidak ada kesulitan dalam mengatur antreannya.

Selain itu, Gugus Tugas PP Covid-19 berharap pihak kecamatan dan kelurahan dapat meminta jadwal kegiatan pemberian Banpres selanjutnya.

• VIDEO: Bongkar Isi Bantuan Presiden, Warga Serpong Sebut Cukup Buat Seminggu

Sebab, seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyalurkan Banpres selama enam kali selama pandemi Covid-19.

“Kami akan komunikasikan dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meminta jadwal kegiatan Banpres agar yang di wilayah tidak menunggu terlalu lama," 

"Serta Pemkot Depok melalui Dinas Sosial akan membuat urutan nama vendor beserta nomor telepon yang bisa dihubungi,” paparnya.