BPJS Kesehatan

Ribka Tjiptaning Minta Pemerintah Kaji Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Rakyat Makin Susah

Soal kenaikkan iuran BPJS sudah berkali-kali dibahas di rapat DPR dan semua menolak kenaikkan iuran kenaikkan BPJS

Tribunnews/Dany Permana
Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning tolak kenaikkan BPJS Kesehatan 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi X Ribka Tjiptaning mengkritisi soal kenaikkan iuran BPJS Kesehatan

Menurut anggota fraksi PDI Perjuangan ini, soal rencana kenaikkan iuran BPJS sudah berkali-kali dibahas di rapat DPR dan semua menolak kenaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Jelas tidak setuju baik secara pribadi maupun sebagai fraksi PDI Perjuangan dan komisi IX, itu kan sudah melalui rapat berkali-kali. Semua menolak kenaikkan BPJS, juga di MA juga sempat ditolak apalagi di masa pandemi Covid, rakyat bukannya senang," kata Ribka dalam videonya. Kamis (14/5/2020).

Dia menegaskan, rakyat sangat terjepit pada situasi corona sekarang.

Apalagi yang di PHK, tidak bisa bayar kontrakan rumah dan punya anak yang mau sekolah.

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Babe Haikal Usulkan Potong Gaji Presiden hingga Stop Pelatihan Online

Menurutnya, pemerintah harus peka terhadap rakyat.

"Pemerintah sensitif deh. Ini sebetulnya tinggal mengeksekusi hasil keputusan MA saja. Kenapa harus naik? Kalau perlu tidak dinaikkan, bahkan dibebaskan, seperti pajak dibebaskan, bensin untuk ojol aja bisa 50 persen sampai 30 persen," ucapnya

"Mengapa sih mesti naik. Harusnya dibebaskan saja seperti pajak, bensin untuk ojol bisa 30-50 persen, nanti lama-lama nggak ada yang mau bayar. Tolong pemerintah kaji kembali dan dibatalkan saja," katanya. 

Setelah sebelumnya, kenaikan BPJS Kesehatan dibatalkan MA dan biaya kembali normal, kini masyarakat kembali menerima kenyataan pahit.

Perubahan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 34.

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ustaz Tengku Zulkarnaen Keras kepada Mahfud MD: Anda Mau Telan Ludah?

Selain kenaikan iuran BPJS, diatur juga perubahan subsidi pemerintah, hingga denda yang dibayarkan oleh peserta yang telat bayar.

Pada pasal 42 dijelaskan mengenai denda yang harus dibayarkan.

Besarannya pada 2020 dendanya 2,5 persen dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups (ICBG).

Tapi pada 2021 naik dari 2,5 persen menjadi 5 persen dari perkiraan biaya paket ICBG.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved