Tunjangan Hari Raya

Karyawan di Depok yang Hingga H-7 Lebaran Belum Juga Mendapat THR, Silahkan Mengadu ke Sini

Depok membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan yang belum menerima haknya.

TribunnewsBogor.com/Yudistira Wanne
Ilustrasi: Suasana Jalan Margonda Raya mengarah ke Jalan Citayam dan Jalan Pabuaran Bojonggede, Depok pada Jumat (10/4/2020) pukul 20.32 WIB terpantau lengang. Disnaker Depok buka layanan pengaduan THR 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK -- Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan yang memiliki persoalan terkait pembayaran THR oleh perusahaan tempatnya bekerja di wilayah Depok.

Dalam aturan pembayaran THR di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, pemerintah telah menetapkan batas akhir pembayaran yakni maksimal tujuh hari atau H-7 sebelum hari raya.

Jika terdapat perusahaan yang menyalahi ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 6 Tahun 2016 tersebut.

Kasus Covid-19 Disebut Melandai, IDI Kota Depok Bilang Terlalu Prematur

Warga Depok Diimbau Jangan Sungkan Tanya ke Pedagang Perihal Belanjaan yang Dibeli Terutama Daging

Disnaker Kota Depok membuka posko pengaduan THR yang berlokasi di Gedung Dibaleka 2 lantai 8, pada jam kerja yakni pukul 07.30-16.00 WIB.

“Kami buka posko pengaduan THR di Kantor Disnaker, sejak kemarin tanggal 14 sampai 19 Juni 2020,” ujar Kepala Disnaker Kota Depok, Manto saat dihubungi wartawan, Jumat (15/5/2020).

Manto mengatakan, ketentuan dikeluarkannya THR oleh perusahaan manakala masa kerja karyawan sudah lebih dari satu tahun.

Jalanan di Kota Bekasi Ramai Kendaraan Lagi Bahkan Sempat Macet, Ini Diduga Penyebabnya

Sehingga dengan begitu, karyawan tersebut berhak menerima THR dengan besaran satu bulan gaji.

Sedangkan untuk THR bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, perhitungannya diberikan secara proporsional.

 Bila dalam kurun waktu H-7 perusahaan tetap tidak juga memberikan THR, maka karyawan bisa langsung mengajukan aduan ke Posko THR.

FAKTA Terbaru, Remaja Putri Pembunuh Bocah di Sawah Besar Dicabuli 16 Kali Oleh Tiga Orang

“Namun, ada pengecualian bagi perusahaan yang belum mampu atau dilakukannya penundaan sesuai Surat Edaran (SE) dari Menteri Ketenagakerjaan RI nomor N/6/HI.00.01/V/2020,"

Halaman
12
Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Wito Karyono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved