WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tidak hanya menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Peraturan Presiden No 64/2020 yang dikeluarkan Presiden Jokowi di tengah pandemi corona juga menaikan besaran denda BPJS Kesehatan.

Dikutip dari Kompas.com, kenaikan iuran BPJS Kesehatan terjadi pada kelas I dan II mandiri.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu akan dimulai pada Juli 2020.

Perubahan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 34.

Selain kenaikan iuran BPJS, diatur juga perubahan subsidi pemerintah, hingga denda yang dibayarkan oleh peserta yang telat bayar.

Pada pasal 42 dijelaskan mengenai denda yang harus dibayarkan.

Besarannya pada 2020 dendanya 2,5 persen dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups (ICBG).

Namun, pada 2021 naik dari 2,5 persen menjadi 5 persen dari perkiraan biaya paket ICBG.

Pemberian denda

Denda akan diberikan kepada Peserta dan/atau Pemberi Kerja yang tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan.