Breaking News:

Hukum

Thanos Gugat Pemprov DKI Jakarta ke PTUN Jakarta, Ini Masalahnya

Thanos Gugat Pemprov DKI Jakarta ke PTUN Jakarta. Simak selengkap-lengkapnya di dalam berita ini.

Thanos Gugat Pemprov DKI Jakarta ke PTUN Jakarta, Ini Masalahnya
tribunnews.com
Logo Pemprov DKI Jakarta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Indradi Thanos selaku Direktur Utama PT Mahkota Aman Sentosa menggugat Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Thanos menggugat DKI setelah tempat hiburan malam atau diskotek Golden Crown yang dikelolanya ditutup menyusul terungkapnya kasus peredaran narkotika beberapa waktu lalu.

Gugatan itu telah dilayangkan Thanos melalui kuasa hukumnya Abdi Situmerang, SH, Dkk.

Berdasarkan situs sipp.ptun-jakarta.go.id, gugatan itu didaftarkan sejak Senin, 16 Marwet 2020 lalu dengan nomor perkara 57/G/2020/PTUN.JKT.

VIDEO : Ditutup, Pengelola Diskotik Golden Crown Berharap Kesempatan Kedua dari Pemprov DKI

Gugatan itu ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

Mereka menggugat Surat Keputusan Kepala DPMPTSP DKI Nomor 19 tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) PT Mahkota Aman Sentosa tertanggal 7 Februari 2020.

Dalam gugatannya, PT Mahkota meminta agar DPMPTSP membatalkan SK tersebut dan mengaktifkan kembali semua izin-izin yang dimiliki mereka.

Adapun tergugat dalam hal ini DPMPTSP juga diminta membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akhirnya mencabut izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) PT. Mahkota Aman Sentosa selaku pemilik usaha diskotek Golden Crown.

Izin operasi tempat hiburan malam (THM) itu dicabut setelah terungkapnya ratusan pengunjung positif mengonsumsi narkoba.

Razia Tes Urin, BNNP DKI Jakarta: 107 Pengunjung Diskotik Golden Crown Terindikasi Positif Narkoba

"Terhitung sejak 7 Februari 2019, diskotek Golden Crown dinyatakan tidak boleh lagi beroperasi dan segera akan disegel," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia pada Jumat (7/2/2020).

Menurut dia, keputusan tersebut dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP Benni Aguscandra.

Surat keputusan dengan Nomor 19 tahun 2020 tersebut dikeluarkan mengacu pada surat dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf). 

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved