BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan Naik saat Virus Corona, Rahmat Effendi Serahkan ke Masyarakat untuk Menilai

Terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyerahkannya kepada masyarakat untuk menilainya.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Intan Ungaling Dian
Warta Kota/Muhammad Azzam
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Saat pandemi virus corona atau Covid-19,Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu, Wali Kota Bekasi  Rahmat Effendi menyerahkannya kepada masyarakat untuk menilainya.

Pria yang disapa Pepen itu mengaku, dia berat mendengar rencana kenaikan iuran tersebat saat semua orang menghadapi masalah pandemi virus corona.

"Susah kita mau menyampaikannya dalam kondisi kita sedang menghadapi Covid-19 ada berita tentang kenaikan BPJS. Kita serahkan saja ke masyarakat," ujarnya di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kamis (14/5/2020).

Ternyata Denda Iuran BPJS Kesehatan juga Naik Jadi 5 Persen, Denda Paling Tinggi Sentuh Rp 30 Juta

Bamsoet Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan BPJS di Tengah Pandemi Covid-19

Dia menambahkan, masyarakat bisa menilai sendiri terhadap rencana pemerintah tersebut.

Akan tetapi, dia menduga, langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

"Itu tentu untuk melihat sebuah pelayanan terhadap kesehatan yang ada. Tapi mungkin tidak tepat (waktunya)," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelu,  pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Padahal, sebelumnya dalam putusan pada 31 Maret 2020, Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan kenaikan iuran yang dibuat pemerintah pada 2019.

Ketua MPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan BPJS di Tengah Pandemi, Sebaiknya Dibatalkan

KPK Ternyata Pernah Surati Jokowi Soal Defisit Keuangan BPJS Kesehatan, tapi Tak Kunjung Ditanggapi

Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpes itu diteken oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (5/5/2020). Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Dalam Pasal 34 Perpres yang ditandatangani pada 5 Mei 2020 itu disebutkan tarif BPJS Kesehatan 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta kelas I naik dari Rp 80.000 jadi Rp 150.000 per bulan.

Iuran peserta kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 per bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Juli 2020 (iuran BPJS 2020).

Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan, Komunitas Pasien Cuci Darah Akan Gugat ke MA

Jokowi Diserang Terkait Kenaikan Iuran BPJS, Tagar Rakyat Percaya Jokowi Jadi Trending Topic

Sementara iuran peserta kelas III segmen peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) jadi Rp 42.000 per bulan.

Namun,  dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 disebutkan, peserta hanya cukup membayarkan iuran sebesar Rp 25.500 saja karena sisanya sebesar Rp 16.500 disubsidi oleh pemerintah pusat.

Sedangkan untuk tahun 2021, iuran peserta mandiri kelas III menjadi Rp 35.000 dan selisih sisanya sebesar Rp 7.000 dibayarkan oleh pemerintah

Pada 2020, para peserta JKN-KIS kelas III tetap membayar iuran Rp 25.500 per bulan, sama seperti semula.

Kekurangan iuran Rp 16.500 ditanggung pemerintah pusat sebagai bantuan kepada peserta PBPU dan BP. 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved