Breaking News:

Virus Corona Jabodetabek

Airin Sinyalir Perpanjang Masa PSBB Kota Tangsel: Kita Tunggu Pak Gubernur

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany beri sinyal bakal perpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah kerjanya.

Penulis: Rizki Amana | Editor: Andy Pribadi
Warta Kota/Rizki Amana
Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany (kiri) bersama Menko PMK, Muhadjir Effendi saat berada di kawasan Serpong Utara, Tangsel. 

Meski adanya penerapan PSBB yang diperpanjang, angka peningkatan kasus wabah Virus Corona masih terus meningkat tiap harinya.

Data Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangsel mencatat 2.509 kasus wabah Virus Corona tercatat terjadi di wilayahnya hingga Kamis (14/5/2020). (m23)

PSBB Tangsel Diberlakukan, ODP yang Keluyuran Diberi Gelang Penanda Orang Sakit

"Ngga ke sana lah kita mikirnya (tindak pidana). Ini semua tentang kesehatan. Tadi ada beberapa contoh misalnya, kalau ada ODP masih keliling, kemana-mana, keluyuran, kita kasih gelang untuk gelang orang sakit. Jadi biar ngga kemana-mana, dia di rumah saja..."

 Mobilitas masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang banyak dilakukan di daerah DKI Jakarta menjadi alasan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany dalam rencananya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah kerjanya.

Airin menyampaikan bila pemberlakuan PSBB di wilayah kerjanya berpedoman pada aturan hukum Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Adapun pidana yang dimaksud dalam UU Karantina Kesehatan terdapat di Pasal 93 yang berbunyi masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dengan denda maksimal Rp 100 juta bila menghalangi penyelenggaraan Karantina Kesehatan.

 Gubernur Banten Beri Sinyal Setuju, Airin Pastikan Segera Berlakukan PSBB di Tangerang Selatan

 PSBB Jakarta, Komnas HAM Minta Anies Baswedan Susun Aturan PSBB secara Detail

 Wacana Anies Baswedan Perbolehkan Ojol Angkut Penumpang saat PSBB Dinilai Tabrak Permenkes

"Yang pasti PSBB ujung atasnya UU-nya adalah Karantina Kesehatan. Pastinya yang harus kita pikirkan adalah kesehatan," tuturnya.

"Pasti akan berbeda dengan tindakan penegakan hukum lainnya. Maka kita akan dahulukan tentang kesehatannya," imbuh mantan Puteri Indonesia Pariwisata tahun 1996 ini di bilangan Ciputat, Tangsel, Kamis (9/4/2020).

"Tadi sudah dirumuskan, apakah sanksi sosial atau apa, sudah ada di Pasal 93 (UU Karantina Kesehatan) jelas disebutkan," tandasnya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved