BPJS Kesehatan

Komunitas Pasien Cuci Darah segera Ajukan Uji Materi Perpres Iuran BPJS Naik yang Diteken Jokowi

Komunitas Pasien Cuci Darah Segera Ajukan Uji Materi Perpres Iuran BPJS Naik yang Diteken Jokowi. Simak selengkapnya di dalam berita ini.

Twitter Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS.Tapi KPCDI akan kembali mengajukan uji materi. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) segera mengajukan uji materi terhadap aturan yang membuat iuran BPJS naik. 

Kenaikan iuran BPJS diketahuia dilakukan di tengah pandemi covid-19. 

Presiden Joko Widodo ( Presiden Jokowi ) kembali menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Sebelumnya, seperti diketahui, pemerintah telah menaikkan iuran BPJS, tetapi dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020. Keputusan itu membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP).

• Tarik Ulur Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2020 hingga 2021 Mendatang, Berikut Daftarnya

Putusan MA tersebut membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Januari 2020.

Sekjen KPCDI, Petrus Hariyanto, mengatakan KPCDI menyayangkan sikap pemerintah yang telah menerbitkan peraturan tersebut di tengah situasi krisis wabah virus corona di Indonesia.

Walau ada perubahan, kata Petrus, jumlah angka kenaikkan, tapi masih dirasa memberatkan masyarakat apalagi ditengah kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini.

"KPCDI menilai hal itu sebagai cara pemerintah untuk mengakali keputusan MA tersebut," kata Petrus.

Tarik Ulur Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2020 hingga 2021 Mendatang, Berikut Daftarnya

KPCDI menyatakan harusnya pemerintah tidak menaikkan iuran pada segmen kelas III, untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat. Walau nyatanya iuran untuk kelas III untuk tahun ini sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP, tetapi untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp. 35.000

Halaman
123
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved