Breaking News:

Virus Corona

Berandai Jadi Presiden, Rizal Ramli Yakin Bisa Naikkan Perekonomian Indonesia 7 Persen

Rizal Ramli berandai jika dirinya Presien RI maka dia mengaku percaya bisa mengembalikan ekonomi Indonesia setelah Virus Corona melanda.

Channel YouTube Refly Harun
Rizal Ramli melalui channel YouTube Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun yang diunggah pada Rabu (6/5/2020). 

Mantan Menteri Ekonomi era Gus Dur itu mengaku ingin mengubah demokrasi yang lebih amanah.

"Supaya kita ubah demokrasi jadi demokrasi yang amanah yang bekerja buat rakyat, democration brings prosperity, demokrasi membawa kemakmuran," katanya.

Rizal Ramli Sebut DPR Ngawur soal Usulan Cetak Uang di Tengah Pandemi:Picu Inflasi, Rontokkan Rupiah

Ekonom senior Rizal Rami menganggap usulan untuk mencetak uang Rp 600 triliun sebagai stabilisasi ekonomi Indonesia di tengah masa pandemi Virus Corona, adalah usulan yang tidak berlandaskan teori ekonomi.

Ia pun sepakat ketika Gubernur BI menolak usulan yang sebelumnya disampaikan Badan Anggaran DPR tersebut.

Rizal menyebut, pemcetakan rupiah dalam jumlah besar saat ini bukanlah keputusan yang tepat

Ia justru bilang, jika kebijakan itu dilakukan, justru ekonomi Indonesia akan hancur.

 Wacana Cetak Rupiah di Tengah Pandemi, Iwan Sumule Tagih Ucapan Jokowi soal Uang RI di Luar Negeri

 VIRAL Balas Sindiran Bupati Lumajang soal Bansos, Bupati Boltim Sehan Salim: Urus Saja Rakyatmu!

 Di Tengah Isu Dukhan, Malam Ini Hingga Besok Puncak Hujan Meteor, Bisa Dilihat dari Indonesia

"DPR @DPR_RI apa ndak malu ? Ketum Partai yg ngotot, masak mau mengorbankan partainya hanya untuk ambisi pribadi yg ngawur dan merusak ekonomi Indonesia? Cetak uang akan picu inflasi dan rontok-kan nilai Rupiah," tulis Rizal Ramli di akun Twitternya, dikutip Warta Kota, Kamis (7/5/2020).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan usulan mencetak uang bukanlah kebijakan moneter yang tepat untuk menyikapi kondisi ekonomi saat ini.

"Ini mohon maaf, pandangan itu tidak sejalan dengan kebijakan moneter yang prudent. Mohon maaf nih, betul-betul mohon maaf. Jangan membingungkan masyarakat," kata Perry di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Perry menyebutkan, peredaran dan pemusnahan uang kartal di masyarakat memiliki mekanismenya yang diatur dalam Undang-Undang (UU).

Hal itu berarti, BI tidak secara langsung, kata Perry, mencetak uang tanpa memperkirakan kebutuhan masyarakat dan hal lainnya.

"Itu bisa diukur berapa pertumbuhan ekonomi dan inflasi PDB (Produk Domestik Bruto). Misalnya PDB 5 persen dan inflasi 3 persen, maka pencetakan uang 8 persen dan ditambah stok 10 persen," terang Perry

 Via Vallen Pernah Depresi Akibat Mulut Pedas Netizen, Sempat Berniat Ingin Bunuh Diri

 Dapat Job dari Raffi Ahmad Isi Program Ramadan, Syahnaz Saqidah Bisa Beli Rumah Seharga Rp6 Miliar

 Kisah Hidup Didi Kempot, Ngamen di Jalanan Jakarta hingga Jadi The Godfather of Broken Heart

 Penyebab Didi Kempot Meninggal, dr. Antonia Anna: Sudden Death, Belum Tentu Serangan Jantung

Usulan cetak uang

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun.

Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak yang ditimbulkan wabah virus Corona atau COVID-19.

Usulan ini menimbulkan pro dan kontra. Para pengamat menyebut, Indonesia bisa makin terpuruk jika pencetakan uang benar-benar dilakukan

Berkaca kepada kebijakan serupa yang dilakukan negara Zimbabwe, dimana keputusan pemerintah setempat justru menimbulkan inflasi hingga berujung mata uang jadi tidak bernilai.

Ketua Badan Anggaran MH Said Abdullah mengatakan pemerintah telah mengambil langkah langkah dalam penanganan untuk mengatasi pandemi virus Corona, baik penanganan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, maupun akibat dampak ekonominya

"Namun melihat besarnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan, Badan Anggaran DPR RI memperkirakan skenario penganggaran yang direncanakan pemerintah tampaknya kurang mencukupi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2020).

Menurutnya hal itu berdasar pada dua hal yakni ancaman terhadap keringnya likuiditas perbankan sebagai akibat menurunkannya kegiatan ekonomi, sehingga menurunnya kemampuan debitur membayar kredit.

Kedua membesarnya kebutuhan pembiayaan APBN yang tidak mudah ditopang dari pembiayaan utang melalui skema global bond, maupun pinjaman internasional melalui berbagai lembaga keuangan.

Atas dua hal itu Badan Anggaran DPR RI merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan pemerintah beberapa hal. Salah satunya cetak uang dengan jumlah Rp 400-600 triliun

(TribunWow.com/Mariah Gipty)

Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved