Sekda Depok Mengaku Tak Dilibatkan Wali Kota Dalam Memberhentikan Kepala Diskominfo

Sekda Depok Mengaku Tak Dilibatkan Wali Kota Dalam Memberhentikan Kepala Diskominfo. Simak selengkapnya

Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Sekda Depok Hardiono yang menjabat Ketua Panitia Seleksi Terbuka/ Lelang jabatan di Pemkot Depok. 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono membenarkan Sidik Mulyono telah dipulangkan ke instansi induknya (BPPT) Jakarta, tempat asalnya kerja dan tak lagi diperpanjang sebagai Kepala Diskominfo Kota Depok.

Namun, Hardiono mengaku tak dilibatkan oleh Idris terkait surat pemberhentian Sidik sebagai Kepala Diskominfo Kota Depok.

“Harusnya Wali Kota mengajak saya terkait persoalan ini. Kan jabatan sekda itu paling tinggi dalam pola karir ASN di daerah dan memiliki fungsi sebagai pembina,” katanya saat dihubungi Warta Kota, Rabu (6/5/2020).

Seperti diketahui Sidik Mulyono dikembalikan ke tempat asalnya berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor: 800/3371/BKPSDM tanggal 25 Februari 2020.

Seorang Pengendara Positif Corona Setelah Dites Swab PCR di Lokasi Check Poin

Setelah sebelumnya pada 2017 sukses mengikuti lelang jabatan atau Open Bidding sebagai Kepala Diskominfo Kota Depok selama tiga tahun.

Dalam surat tersebut juga menerangkan, Sidik yang bertugas dan berstatus titipan terhitung 22 Mei 2020 tidak lagi sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Diskominfo Kota Depok.

Sidik diangkat sebagai Kadiskominfo Kota Depok terhitung 22 Mei 2017 berdasarkan surat Nomor: 824.4/1811/BKPSDM tanggal 24 Mei 2017.

Menyikapi keputusan tersebut, Sidik Mulyono melayangkan surat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lantaran pemulangan dirinya ke BPPT dilakukan sepihak dan tak sesuai dengan ketentuan.

“Surat yang dikeluarkan Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad secara sepihak dan tak diketahui pejabat berwenang yaitu Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono,"

"Selain itu, Kota Depok sedang melaksanakan proses Pilkada, sehingga berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” tulis Sidik dalam surat yang ditujukan ke KASN di Jakarta pada 5 Maret 2020.

UPDATE: Kasus Virus Corona di Jakarta Masih Bertambah, Pasien Positif Covid-19 Tembus 4.709

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved