Breaking News:

Pilkada Depok

Kepala BKPSDM Kota Depok Serahkan ke Bawaslu Soal Pemberhentian Kepala Diskominfo Kota Depok

Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri angkat bicara terkait Kepala Diskominfo Kota Depok.

Warta Kota/Vini Rizki Amelia
Wali Kota Depok Mohammad Idris saat memberi keterangan kepada wartawan seusai meresmikan pemberlakuan PSBB di Kota Depok, Balai Kota Depok, Pancoran Mas, Depok, Selasa (14/4/2020) 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri angkat bicara terkait polemik pemberhentian Sidik Mulyono sebagai Kepala Diskominfo Kota Depok.

Kepada Warta Kota, Supian membantah jika keputusan Wali Kota Depok Mohammad Idris tersebut merupakan keputusan sepihak.

"Surat Pak Wali itu merupakan jawaban atas pertanyaan BPPT, karena masa kerjanya Pak Sidik sudah berakhir setelah ikut open bidding 2017 lalu untuk jadi Kadiskominfo di Kota Depok," tutur Supian saat dihubungi Warta Kota, Senin (4/5/2020).

Pegawai yang Tak Ada Surat Tugas dari Kantor Selama PSBB di Kota Depok Bakal Disuruh Pulang

Supian mengatakan, Sidik awalnya adalah tenaga kerja yang statusnya dipinjamkan setelah sukses mengikuti Open Bidding sebagai Kadiskominfo Kota Depok.

Peminjaman tersebut, kata Supian, tertanggal pada 22 Mei 2017 dari Badan Pengkajian dan Penerapan Taknologi (BPPT).

"Karena dari BPPT itu, harus sudah ada jawaban (dari Pemkot Depok) pada Maret lalu mengenai diperpanjang atau tidak status Pak Sidik sebagai Kepala Diskominfo," katanya.

Pengamat Politik UI: Dialog Politik Pilkada Depok Perlu Agar Masyarakat Tak Beli Kucing dalam Karung

Pada 22 Mei mendatang, Sidik telah habis masa kerjanya sebagai Kepala Diskominfo Kota Depok.

Atas perjanjian itu pula, Supian mengatakan bahwa Idris memutuskan untuk tidak melanjutkan jabatannya sebagai Kepala Diskominfo.

"Jadi, memang surat Pak Wali tersebut telah sesuai, bahwa mengembalikan Pak Sidik ke BPPT karena masa kerjanya di Depok telah selesai pada 22 Mei nanti," tutur Supian.

Langkah itu merujuk pada aturan tentang Pilkada yakni Pasal 71 Ayat (2) yaitu bahwa gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pilkada Depok 2020, PKS Terus Genjot Elektabilitas Tiga Nama Bakal Calon Wali Kota Depok

Kasus ini menjadi polemik lantaran tahun ini Kota Depok masuk dalam daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Sebelum Pandemi Covid-19 terjadi, Pilkada rencananya digelar  pada September, namun kemudian diundur hingga Desember 2020.

Mengenai aturan Bawaslu tersebut, Supian mengatakan bahwa tidak ada niatan dari Idris untuk menguntungkan diri bila kembali maju sebagai petahana dalam Pilkada Depok 2020.

"Soal pelanggaran atau tidak, itu ranahnya Bawaslu. Tetapi yang kami lihat di sini adalah natural, alami sebagai jawaban atas surat yang diajukan oleh BPPT (terkait menanyakan status perpanjangan atau tidak Sidik sebagai Kadiskominfo)," paparnya.

Namun demikian, Supian mengaku Idris bisa saja untuk memerpanjang masa kerja Sidik di Pemerintah Kota Depok. Akan tetapi, Idris justru mengembalikan Sidik ke BPPT.

Sebelumnya, Wali Kota mengirimkan surat kepada Kepala BPPT dengan Nomor 800/3371/BKPSDM tentang Pengembalian Pegawai BPPT yang Dipekerjakan.

"Dengan lni Kami rnengembalikan pegawai BPPT a.n. Dr. Ir. Sidik Mulyono, M.Eng NIP.196701241986021001 setelah selesai masa dipekerjakan sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 diserta ucapan terima kasih atas segala kontribusinya terhadap Pemerintah Kota Depok," demikian salah satu isi dari surat Wali Kota Depok ke Kepala BPTT tersebut.

Cegah Berita Hoax dan Ujaran Kebencian Jelang Pilkada Depok, Diskominfo Gandeng Bawaslu

Terkait hal ini, Idris enggan berkomentar saat akan ditanyakan oleh awak media seusai kedatangan Menteri Dalan Negeri Tito Karnavian ke Balai Kota Depok, Senin (4/5/2020) sore.

Idris beralasan dirinya belum menunaikan solat Ashar lantaran pertemuannya dengan Mendagri berlangsung lama sejak pukul 13.45 hingga 16.30.

Tito pun tak mengeluarkan sepata kata pun terkait hal ini. Awak media yang mencoba menanyakan perihal pemberhentian tersebut dihalang-halangi oleh ajudan menteri seusai melakukan doorstop terkait PSBB di Kota Depok.

Kunjungan mantan Kapolri ini justru hanya membahas mengenai perkembangan PSBB yang sejatinya bisa dilakukan melalui telwconference.

Kepada wartawan, Tito hanya menyampaikan pentingnya menerapkan hidup bersih di masa pandemi Covid-19 ini.

Seusai menyampaikan terkait PSBB, Tito langsung masuk ke mobil dinasnya dan meninggalkan kerumunan wartawan yang mencoba menanyakan terkait pemberhentian Kadiskominfo di masa jelang Pilkada.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved