Pilkada Depok

Kepala BKPSDM Kota Depok Serahkan ke Bawaslu Soal Pemberhentian Kepala Diskominfo Kota Depok

Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri angkat bicara terkait Kepala Diskominfo Kota Depok.

Warta Kota/Vini Rizki Amelia
Wali Kota Depok Mohammad Idris saat memberi keterangan kepada wartawan seusai meresmikan pemberlakuan PSBB di Kota Depok, Balai Kota Depok, Pancoran Mas, Depok, Selasa (14/4/2020) 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri angkat bicara terkait polemik pemberhentian Sidik Mulyono sebagai Kepala Diskominfo Kota Depok.

Kepada Warta Kota, Supian membantah jika keputusan Wali Kota Depok Mohammad Idris tersebut merupakan keputusan sepihak.

"Surat Pak Wali itu merupakan jawaban atas pertanyaan BPPT, karena masa kerjanya Pak Sidik sudah berakhir setelah ikut open bidding 2017 lalu untuk jadi Kadiskominfo di Kota Depok," tutur Supian saat dihubungi Warta Kota, Senin (4/5/2020).

Pegawai yang Tak Ada Surat Tugas dari Kantor Selama PSBB di Kota Depok Bakal Disuruh Pulang

Supian mengatakan, Sidik awalnya adalah tenaga kerja yang statusnya dipinjamkan setelah sukses mengikuti Open Bidding sebagai Kadiskominfo Kota Depok.

Peminjaman tersebut, kata Supian, tertanggal pada 22 Mei 2017 dari Badan Pengkajian dan Penerapan Taknologi (BPPT).

"Karena dari BPPT itu, harus sudah ada jawaban (dari Pemkot Depok) pada Maret lalu mengenai diperpanjang atau tidak status Pak Sidik sebagai Kepala Diskominfo," katanya.

Pengamat Politik UI: Dialog Politik Pilkada Depok Perlu Agar Masyarakat Tak Beli Kucing dalam Karung

Pada 22 Mei mendatang, Sidik telah habis masa kerjanya sebagai Kepala Diskominfo Kota Depok.

Atas perjanjian itu pula, Supian mengatakan bahwa Idris memutuskan untuk tidak melanjutkan jabatannya sebagai Kepala Diskominfo.

"Jadi, memang surat Pak Wali tersebut telah sesuai, bahwa mengembalikan Pak Sidik ke BPPT karena masa kerjanya di Depok telah selesai pada 22 Mei nanti," tutur Supian.

Langkah itu merujuk pada aturan tentang Pilkada yakni Pasal 71 Ayat (2) yaitu bahwa gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pilkada Depok 2020, PKS Terus Genjot Elektabilitas Tiga Nama Bakal Calon Wali Kota Depok

Halaman
123
Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved