Virus Corona

IPW Kritik Kebijakan Jokowi: Larang Mudik, tapi 500 TKA China boleh Masuk ke Sultra

IPW menyebut sikap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid-19 makin aneh, ngawur, diskriminatif, dan membingungkan.

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Mohamad Yusuf
Instagram @kotakendari
(Ilustrasi) Beredar Video Puluhan TKA China di Bandara Haluoleo Kendari, Kapolda Sultra Klarifikasi Tegas Ingatkan Ini 

"Dari hasil kajian di lapangan, pendalaman di lapangan, survei Kemenhub, bahwa yang tidak mudik 68 persen."

 DAFTAR Lengkap 82 Lokasi Pemantauan Hilal Penetapan Awal Ramadan 1441 Hijriah, Jawa Tmur Terbanyak

"Yang masih bersikeras mudik 24 persen, dan sudah terlanjur mudik 7 persen."

"Masih ada angka yang sangat besar," katanya.

Oleh karena itu, Presiden meminta jajaran kabinetnya menyiapkan larangan tersebut mulai dari aturan, hingga kompensasi bagi masyarakat yang tidak melakukan mudik.

 Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Tembus 1,9 Juta Orang

"Oleh sebab itu saya minta persiapan persiapan, tentang ini dipersiapkan," katanya.

Presiden mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantuan bagi masyarakat agar tidak mudik. Mulai dari bantuan Sembako, hingga bantuan tunai.

"Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin, pembagian sembako Jabodetabek, sembako sudah berjalan."

 Masuk Kategori Industri Strategis Nasional, Dua Perusahaan di Kota Bekasi Tetap Beroperasi Saat PSBB

"Bantuan tunai sudah dikerjakan," paparnya.

Sebelumnya, pemerintah belum memutuskan membatasi atau melarang masyarakat mudik.

Pemerintah baru menerapkan larangan mudik bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pegawai BUMN.

 SIDANG Perdana Penusuk Wiranto Digelar Hari Ini, Kemungkinan Cuma Jaksa dan Hakim yang Hadir

Presiden mengatakan, pembatasan mudik bagi masyarakat sangat bergantung pada hasil evaluasi kebijakan himbauan tidak mudik di lapangan.

"Pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi-evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari."

"Tetapi sekali lagi bahwa larangan mudik untuk ASN, untuk TNI dan Polri serta pegawai BUMN serta anak perusahaannya, itu per hari ini bisa saya sampaikan," kata Presiden dalam konferensi pers, Kamis (9/4/2020).

 Pemerintah Diminta Transparan Soal Subsidi Gas Industri

Evaluasi yang dimaksud adalah apakah pemberian bantuan sosial (bansos) bagi warga Jabodetabek mampu menahan masyarakat untuk mudik.

Karena, menurut Presiden, terdapat kelompok masyarakat yang tidak bisa begitu saja dilarang mudik.

Kelompok pertama adalah masyarakat yang terpaksa mudik karena pertimbangan ekonomi.

 Uang Muka Pembelian Mobil Pribadi Rp 116 Juta per Anggota DPR Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

"Kelompok pertama warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkannya pembatasan sosial."

"Sehingga penghasilan mereka turun bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan," katanya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved