Breaking News:

Virus Corona

Lewat Kebijakan Berbasis Aplikasi, Omnibus Law Mampu Atasi Regulasi Pascacovid-19

Situasi pendemi seperti ini mengkibatkan banyak pekerja di di sektor informal tidak bisa mencari penghasilan seperti biasa karena dampak peneran PSBB.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Hertanto Soebijoto
Tangkap layar Kompas.id
Keterangan tentang Omnibus Law 

Misalnya, dia mengatakan, Omnibus Law Ciptakerja membahas perihal aturan yang sejalan dengan situasi saat ini.

"Salah satu agenda yang terpenting adalah bagaimana memasukkan situasi ini dalam sejumlah pasal-pasal krusial dalam pasal Omnibus Law, termasuk bagaimana pekerjaan itu diselesaikan secara jarak jauh misalnya. Itu harus dipikirkan oleh pemerintah dan DPR," ujar Fahri.

Di sisi lain, Fahri menuturkan, konsep dasar Omnibus Law adalah Undang-Undang payung bagi berbagai kebijakan.

Artinya, dia mengatakan, Omnibus Law bisa mengatur beberapa jenis persoalan yang sudah diatur UU tersendiri.

 AIR Mata Nunik Tumpah Terjebak di Bandara Soekarno-Hatta, Sedih Mikir 3 Anaknya di Lampung

Dalam UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja misalnya, dia mengatakan, berbagai hal yang berhubungan dengan berbagai izin, ketenagakerjaan, hingga upah yang selama ini tumpang tindih nantinya bisa tertata dengan baik dalam satu aturan.

"Positifnya adalah kita negara regulasi dan persoalan klasik yang dihadapi bangsa ini adalah hyper regulasi. Nah itu bisa diatasi dengan Omnibus Law itu," ucapnya. (JOS)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved