Breaking News:

PSBB Bodebek

Optimalisasi Penerapan PSBB, Disnaker Kota Depok Datangi Perusahaan yang Direkomendasikan Kemenperin

Sebagai upaya mengoptimalkan penerapan PSBB Kota Depok yang berlaku sejak 15 - 28 April, Disnaker Kota Depok melakukan monitoring sejumlah perusahaan.

Dok. Diskominfo Kota Depok
Kepala Disnaker Kota Depok Manto saat melakukan monitoring ke perusahaan terkait penerapan PSBB, di PT Panasonic Industrial Components Indonesia, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok, Selasa (21/4/2020). 

"Kami ambil sampel perusahaan yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Perindustrian RI...”

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Sebagai upaya mengoptimalkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok yang berlaku sejak 15 - 28 April, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok melakukan monitoring kepada sejumlah perusahaan.

Tujuannya, untuk melihat sejauh mana aturan tersebut diberlakukan oleh perusahaan .

“Kami memiliki tim pencegahan dan salah satu tugasnya adalah memonitoring perusahaan di Kota Depok," ujar Kepala Disnaker Kota Depok Manto saat melakukan monitoring ke perusahaan terkait penerapan PSBB, di PT Panasonic Industrial Components Indonesia, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok, Selasa (21/4/2020).

Jelang Hari Jadi ke-21 Kota Depok, Ini Makna Logo Menyatukan Arti Persatuan, Budaya, dan Kenyamanan

Sampah Rumah Tangga Meningkat Dua Kali Lipat Selama PSBB, Warga Depok Pilih Membakarnya

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Pertanyakan Alasan Pemotongan Dana Bansos oleh Pengurus RT

"Kami ambil sampel perusahaan yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Perindustrian RI,” imbuhnya.

Monitoring ini, kata Manto, telah dilakukan sejak 17 April lalu dan akan terus berlanjut hingga PSBB berakhir.

Setiap hari, Manto mengatakan pihaknya melakukan monitoring sebanyak dua kali dengan mendatangi perusahaan secara acak.

“Kami akan lihat sejauh mana aturan maupun ketentuan-ketentuan PSBB diterapkan dalam perusahaan. Misalnya, dengan mengurangi jumlah pegawai, pemberlakuan physical distancing (jaga jarak fisik), penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan lain-lain,” tuturnya.

Berharap tak ada PHK

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, Asep Iming yang hadir mendampingi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

“Selama ini kami update data secara terus menerus terkait dampak dari Covid-19. Seperti tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bagaimana produksinya," tuturnya.

"Kami mengetahui, Covid-19 ini berdampak sosial secara menyeluruh, namun kami berharap tidak ada pegawai yang di-PHK,” kata Asep lagi.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved