Breaking News:

Virus Corona

Ketika Menteri Jokowi Tidak Akur Soal Operasional Ojol Selama PSBB, Keputusan Dilempar ke Pemda

Tidak Akurnya Menteri Jokowi soal operasional ojol selama PSBB membingungkan masyarakat. Hasilnya, keputusan kini dibebankan kepada Pemerintah Daerah

Editor: Dwi Rizki
kolases/Kompas.com/Tribunnews.com
Anies Baswedan dan Luhut Pandjaitan 

Tidak Akurnya Menteri Jokowi soal operasional ojek online (ojol) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membingungkan masyarakat. Hasilnya memicu kegalauan hingga akhirnya keputusan kini dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Buruknya kordinasi antar menteri Kabinet Indonesia Maju besutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu terlihat dari bentroknya dua peraturan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Kesehatan.

Melansir dari Kompas.com (13/04/2020) Kementerian Perhubungan memperbolehkan ojek online (ojol) untuk mengangkut penumpang dalam masa PSBB.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Tabrak Pergub Anies dan UU Karantina, YLKI Minta Gojek dan Grab Boikot Permenhub Besutan Luhut

Pada Pasal 11 huruf (c) aturan itu, awalnya menyebutkan bahwa sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

Namun, pada huruf (d) dijelaskan bahwa sepeda motor dengan tujuan tertentu tetap dapat mengangkut penumpang, asalkan memenuhi sejumlah syarat:

  1. Aktivitas lain yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar;
  2. Melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan;
  3. Menggunakan masker dan sarung tangan;
  4. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit

"Adapun ketentuan dalam Pasal 11 yang membolehkan sepeda motor mengangkut penumpang dimunculkan karena di sebagian wilayah tertentu di Indonesia memang terdapat keterbatasan sehingga sepeda motor masih menjadi tumpuan transportasi," ujar juru bicara Kemenhub Adita Irawati kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (13/4/2020).

Stafsus Jokowi Pegang Proyek Kartu Prakerja Rp 5,6 Trilun, Rachland Nashidik : Pecat Stafsus Korup!

Tidak sejalan dengan Permenkes

Peratutan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Ad interim Luhut Binsar Pandjaitan tersebut tak sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan Terawan Agus Putranto.

Dalam Permenkes yang disebukan dalam poin D tersebut berbunyi 'Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang'.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved