Aturan Ojol Boleh Angkut Penumpang Selama PSBB Jakarta Bikin Bingung, DPRD DKI Minta Cabut Permenhub

“Pemerintah harus adil, jangan cuman ojek online saja yang jadi perhatian. Banyak warga Jakarta terdampak PSBB dan butuh perhatian dari pemerintah...”

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menyayangkan adanya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Penyebaran Virus Corona Disease 2019 atau Covid-19.

Salah satu poin dalam Permenhub tersebut adalah mengatur tentang izin ojek online (ojol) mengangkut penumpang selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, seharusnya tidak ada tumpang tindih aturan dalam mencegah penyebaran virus corona.

• Pernah Merasakan Hidup-Mati Saat Diisolasi, Bima Arya Sedih Ada Warga Tolak Jenazah Covid-19

• Diisolasi 22 Hari Karena Covid-19, Bima Arya Mengaku Sempat Menderita

• LIVE STREAMING Zoom Wali Kota Bogor: Bima Arya Bocorkan Ramuan Ajaib untuk Lawan Virus Corona

Sebab, dua aturan lain telah melarang ojol mengangkut penumpang, kecuali membawa barang dan makanan.

Dua payung hukum yang mengatur hal itu adalah Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta .

“Pergub dan Permenkes sudah jelas melarang ojek online mengangkut penumpang, tapi Permenhub memperbolehkan mereka mengangkut penumpang. Harusnya pemerintah pusat bersikap tegas,” kata Wibi dalam keterangan resminya, Senin (13/4/2020).

“Meski regulasi dibuat dengan niat baik, jika isinya tersebut bertentangan, itu malah menimbulkan kebingungan. Baik masyarakat maupun polisi juga bingung,” tambah Wibi.

• Luhut Izinkan Ojol Bawa Penumpang, Sebabkan Dualisme Aturan, Ditlantas Polda Metro Lakukan ini

• Luhut Izinkan Ojol Bawa Penumpang, Ditlantas Polda Metro Pilih Koordinasi Dengan Dishub DKI

• Pengamat dan Akademisi Minta Menteri Luhut Cabut Permenhub yang Izinkan Ojol Angkut Penumpang

Harus Adil

Menurut Wibi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada ojek online saja. Sebab masih banyak warga Jakarta yang terdampak penerapan PSBB ini.

Di antaranya sopir angkot, bus, mikrolet dan pengemudi bajaj.

“Pemerintah harus adil, jangan cuman ojek online saja yang jadi perhatian. Banyak warga Jakarta terdampak PSBB dan butuh perhatian dari pemerintah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Wibi meminta agar Permenhub segera dicabut karena pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan sedang fokus mengurangi interaksi masyarakat.

Upaya ini dilakukan untuk menekan potensi penyebaran virus corona yang terjadi di masyarakat.

“Kemudian aplikasi Grab maupun Gojek, sudah menonaktifkan layanan ojek online untuk mengangkut orang, dan dapat menimbulkan kegaduhan di lapangan, bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum,” jelasnya.