Cawagub DKI

Kapolda Metro Diminta Batalkan Rencana Pemilihan Wagub DKI Senin Besok, Ini Alasan IPW

Untuk itu Kapolda perlu bersikap tegas kepada Ketua DPRD Jakarta dan Gubernur Jakarta agar membatalkan pemilihan wagub Jakarta yg direncanakan besok

TRIBUNNEWS/DANANG TRIATMOJO
Suasana rapat di DPRD DKI. IPW minta kapolda batalkan pemilihan Wagub yang akan digelar di gedung ini karena melanggar maklumat kapolri. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan Kapolda Metro Jaya harus mematuhi maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi.

Yakni agar masyarakat menjauhkan aktifitas kumpul-kumpul selama status tanggap darurat wabah virus corona yang saat ini sudah menginfeksi hampir 2.000 orang di tanah air.

"Untuk itu Kapolda perlu bersikap tegas kepada Ketua DPRD Jakarta dan Gubernur Jakarta agar membatalkan pemilihan wagub Jakarta yg direncanakan Senin besok," kata Neta kepada Warta Kota, Minggu (5/4/2020).

Sudah Digelar di Tengah Pandemi Virus Corona, Uji Publik Pemilihan Wagub DKI Tertutup, Disayangkan

Pemilihan Wagub DKI Senin 6 April 2020 Digelar Tertutup dan Terbatas, Physical Distancing Diterapkan

Neta menilai, pemilihan Wagub bukanlah yang penting dan urgen bagi warga Jakarta.

Terlebih, selama ini tidak ada wagub juga tak masalah bagi warga Jakarta maupun bagi Gubernur Anies. Semua bisa berjalan normal.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane (Istimewa)

"Yang terpenting adalah kesehatan warga Jakarta tidak makin terganggu. Pelarangan terhadap pemilihan wagub ini perlu dilakukan secara tegas, mengingat gubernur Anies berkali kali menegaskan bahwa pandemi Corona di Jakarta sudah sangat parah dan terbesar di Indonesia," kata Neta.

Selain itu katanya Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi harus dipatuhi seluruh Kapolda di negeri ini.

Berkat Donasi Anggota Polrestro Jakbar, Sejumlah Warteg Digratiskan Selama Covid-19, Cek Lokasinya

"Tanpa terkecuali. Jika memang ada kerumunan, maka harus dibubarkan, termasuk jika DPRD tetap nekat melakukan pemiihan wagub," katanya.

Jika Kapolda memberikan ijin pelaksanaan pilwagub, kata Neta, berarti kapolda menganggap maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul pada masyarakat, tidak memiliki pengaruh dan tidak dihargai sama sekali.

"Karena tidak dihargai lagi oleh Kapolda, sebaiknya Kapolri Idham Aziz harus segera mencabut maklumat tersebut," katanya.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Wito Karyono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved