Cawagub DKI

DUGA Ada Pelanggaran Administrasi, Ombudsman Minta Klarifikasi Panlih soal SK Penetapan Wagub DKI

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya bakal mengirimkan surat permintaan klarifikasi ke Panlih Wagub DKI terkait mekanisme SK ketetapan dua kandidat.

Warta Kota
Teguh P Nugroho Kepala Perwakilan Ombusman RI Jakarta Raya saat kunjungi Satpas SIM Bekasi. Teguh P Nugroho pada Minggu (5/4/2020) malam mengatakan, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya bakal mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Panitia Pemilihan Wakil Gubernur DKI terkait mekanisme SK ketetapan dua kandidat Cawagub DKI. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya bakal mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta terkait mekanisme Surat Keputusan (SK) ketetapan dua kandidat Cawagub DKI.

Ombudsman menduga ada pelanggaran administrasi dalam tahapan penerbitan SK tersebut.

“Besok (Senin, 6/4/2020) kami akan kirimkan surat permintaan klarifikasi kepada panlih. Permintaan keterangan dilakukan secara tertulis dulu, karena mengacu pada masa tanggap darurat Covid-19 (harus mengurangi interaksi langsung),” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho saat dihubungi pada Minggu (5/4/2020) malam.

Teguh mengatakan, SK ketetapan dua kandidat Cawagub DKI Jakarta yang dikeluarkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Selasa (24/3/2020) lalu diduga tak sesuai prosedur.

Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa ketetapan nama Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria sebagai kandidat Cawagub berdasarkan dua hal.

 Rencana Pembebasan Napi Korupsi Karena Wabah Corona, Dikecam Keras IPW

 Alhamdulillah, Empat Pasien Positif Corona Dinyatakan Sembuh, Saat Dirawat Mereka Rajin Konsumsi Ini

 Warga Komplek Perumahan di Depok Terapkan Karantina Lokal, Ojek Online Dilarang Masuk

Pertama Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 28/-071.812 tanggal 21 Januari 2020. Kedua, Berita Acara (BA) hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta tertanggal 18 Maret 2020.

Kata dia, saat itu Ahmad Riza Patria belum melengkapi syarat administrasi pencalonan berupa surat pengesahan mengenai pengunduran dirinya sebagai anggota DPR dari Presiden RI.

Adapun surat itu, baru diterbitkan Presiden RI lima hari kemudian atau tanggal 23 Maret 2020.

“Artinya, BA hasil penelitian Panlih yang menjadi dasar dikeluarkannya SK ketetapan kandidat Cawagub, saat itu tidak lengkap. Salah satu kandidat baru melengkapi dokumen persyaratan pada 23 Maret, bukan pada 18 Maret sebagaimana hasil penelitian dokumen persyaratan kandidat yang dilakukan Panlih,” jelasnya.

Menurutnya, Riza Patria harus mengantongi surat pengesahan pengunduran diri dari Presiden RI.

Halaman
1234
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved