Virus Corona

WP KPK Tolak Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor dengan Alasan Wabah Covid-19, Ini Alasannya

Pemerintah diminta tidak mengabulkan wacana Yasonna karena dapat mengurangi efek jera dan dinilai memanfaatkan Covid-19 untuk membebaskan koruptor.

Kompas.com/Ardito Ramadhan D
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/2/2020). 

Wacana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 yang diutarakan Menkumham Yasonna Laoly tersebut merupakan wacana yang sudah berkali-kali digulirkan Yasonna dan mendapat penolakan publik.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wacana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membebaskan narapidana kasus korupsi sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona ditolak oleh Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK).

Wacana tersebut dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo meminta pemerintah tidak merevisi PP tersebut karena dapat mengurangi efek jera dan dinilai memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk membebaskan koruptor.

KPK Sambut Positif Wacana Menkumham Yasonna Bebaskan Koruptor akibat Covid-19, Begini Kritikan ICW

Luhut Dituding Lebih Berbahaya dari Virus Corona, Faisal Basri Dianggap Berlebihan, Luhut Trending

Cuaca Sabtu 4 April 2020 Hujan Guyur Sebagian Jakarta Siang, BMKG: Hujan Petir di Jaksel dan Jaktim

"Wacana pembebasan koruptor termasuk dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 justru pada saat kondisi krisis epidemi Covid-19 merupakan bentuk untuk meringankan bahkan mereduksi deterrence effect dari pemidanaan terhadap koruptor," kata Yudi dalam siaran pers, Jumat (3/4/2020).

Yudi mengingatkan, penggelontoran dana senilai Rp 405 triliun dalam rangka penanganan Covid-19 ini rawan akan penyelewengan untuk memperoleh keuntungan lewat korupsi.

Selain itu, kata Yudi, korupsi juga telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.

Salah satu buktinya ialah penempatan tindak pidana korupsi yang setara dengan tindak pidana terorisme dalam PP Nomor 99 Tahun 2012.

"Untuk itu, pesan serius yang memberikan efek deterrence haruslah semakin ditekankan bukan malah dihilangkan," ujar Yudi.

Dilaporkan Nikahi Anak Usia 7 Tahun, Polisi Berencana Panggil Syekh Puji, Ini Bantahannya

Pendaftaran Kartu Pra Kerja Dibuka Minggu Depan, Begini Syarat dan Panduan Cara Membuat Akun

Viral Kode Diskon dan Gratis PLN R1, R1t R1M, dan R1MT, Begini Penjelasan PLN

Yudi melanjutkan, wacana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut merupakan wacana yang sudah berkali-kali digulirkan Yasonna dan mendapat penolakan publik.

Lagipula, menurut Yudi, masih banyak metode lain yang dapat diterapkan untuk menghindari risiko Covid-19 di penjara tanpa harus membebaskan para napi korupsi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Halaman
1234
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved