Virus Corona

Wabah Corona 22 Napi Korupsi akan Dibebaskan Jika Dikabulkan Jokowi, ICW: Itu Akal-akalan Yasonna

Menurut Laode M Syarif, 22 napi korupsi itu akan segera bebas jika usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dikabulkan Pemerintah Jokowi.

HO/Wartakotalive.com
Bila Jokowi mengabulkan maka 22 napi koruptor ini akan dibebaskan karena wabah virus corona 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengunggah nama-nama napi korupsi di laman media sosialnya.

Ada 22 nama yang ia tuliskan berdasarkan kasus korupsi yang mereka lakukan.

Mulai dari terpidana kasus suap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, OC Kaligis, hingga Mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Menurut Laode M Syarif, 22 napi korupsi itu akan segera bebas jika usulan Menteri Hukum dan HAM  Yasonna Laoly dikabulkan Pemerintah Jokowi.

Rencana pembebasan napi koruptor ini diusulkan Yasonna Laoly untuk menghindari kelebihan kapasitas lapas demi mencegah penyebaran virus corona.

Ketua IPW Neta S Pane: Napi Korupsi Tak Rawan Terpapar Virus Corona Jadi Tak Perlu Dibebaskan

KPK Sambut Positif Wacana Menkumham Yasonna Bebaskan Koruptor akibat Covid-19, Begini Kritikan ICW

Dilansir dari Kompas.com, rencana Yasonna Laoly membebaskan koruptor di tengah pandemi virus corona ini sebelumnya menuai kritik pedas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai wacana tersebut hanyalah akal-akalan Yasonna untuk meringankan hukuman para koruptor.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, Yasonna sengaja memanfaatkan wabah Covid-19 sebagai justifikasi untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memudahkan napi korupsi bebas dari penjara.

"Wacana ini dimunculkan bisa kita sebut aji mumpung, bisa juga kita melihat sebagai peluang sehingga ada akal-akalan untuk mengaitkan kasus corona yang terjadi saat ini dengan upaya untuk merevisi PP 99 Tahun 2012 agar narapidana kasus korupsi bisa menjadi lebih cepat keluar dari selnya," kata Donal dalam konferensi pers, Kamis (2/4/2020).

Berdasarkan catatan ICW, kata Donal, Yasonna telah menggulirkan wacana merevisi PP tersebut sejak periode pertama Yasonna menjabat pada 2015.

Halaman
1234
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Tribun Bogor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved