Omnibus Law

BURUH Siap Berunjuk Rasa meski Ada Pandemi, Kecewa Sikap DPR-Pemerintah Tetap Bahas RUU Cipta Kerja

Kelompok buruh kecewa dengan keputusan DPR dan pemerintah yang tetap nekat membahas RUU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi saat ini.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Buruh, mahasiswa, dan aktivis menggelar mimbar bebas saat unjuk rasa tolak omnibus law di Jalan A Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). 

Kelompok buruh kecewa dengan keputusan DPR dan pemerintah yang tetap nekat membahas RUU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi saat ini. Isi rancangan undang-undang sapu jagat itu dinilai mendegradasi hak-hak buruh.

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH — Rencana Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang berkukuh tetap membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 mendapat protes keras dari kelompok buruh.

Buruh bersiap unjuk rasa untuk memprotes rancangan undang-undang sapu jagat yang isinya dinilai mendegradasi hak-hak dan perlindungan terhadap buruh itu.

Tiga konfederasi serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan mengadakan rapat dalam waktu dekat untuk merespons perkembangan terbaru ini.

Ribuan buruh dari tujuh serikat buruh di Sumsel berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumsel, Rabu (11/3/2020). Mereka menuntut agar RUU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law tidak disahkan.
Ribuan buruh dari tujuh serikat buruh di Sumsel berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumsel, Rabu (11/3/2020). Mereka menuntut agar RUU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law tidak disahkan. (KOMPAS/RHAMA PURNA JATI)

Ketiga konfederasi itu adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin Said Iqbal, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dipimpin Andi Gani Nena Wea, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia yang dipimpin Elly Rosita Silaban.

Ketiga konfederasi itu menyebut punya anggota sekitar 2 juta orang.

Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional yang membawahkan 12 federasi buruh dan dua lembaga swadaya masyarakat peduli perburuhan juga bersiap akan melakukan aksi unjuk rasa jika DPR dan pemerintah tetap berkukuh melanjutkan pembahasan.

Definisi Omnibus Law
Definisi Omnibus Law (Tangkap layar Kompas.id)

Gerakan ini memiliki 800.000 anggota dan ikut membawahi federasi pekerja di sektor pariwisata, salah satu industri yang paling terpukul pandemi Covid-19.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar Cahyono, Kamis (2/4/2020), mengatakan, kelompok buruh kecewa dengan keputusan DPR dan pemerintah yang tetap nekat membahas RUU kontroversial itu di tengah situasi pandemi saat ini.

“Buruh akan melakukan perlawanan untuk menolak omnibus law. Termasuk dengan melakukan aksi unjuk rasa,” kata Kahar.

Halaman
1234
Editor: Andy Pribadi
Sumber: KOMPAS
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved