Virus Corona

TERDAMPAK Covid-19, 3,7 Juta Warga Miskin dan Rentan Miskin di Jakarta Bakal Dapat Bantuan Rp 1 Juta

Anies Baswedan masih mengidentifikasi warganya yang berkategori rentan miskin, untuk diberikan bantuan akibat dampak wabah Covid-19.

(Tangkapan layar Youtube Wakil Presiden RI)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menggelar rapat dengan Wapres RI KH Ma'ruf Amin melalui teleconference pada Kamis (2/4/2020) siang. 

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih mengidentifikasi warganya yang berkategori rentan miskin, untuk diberikan bantuan akibat dampak wabah Covid-19.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut, perekonomian bagi kelompok ini sangat berdampak selama wabah Virus Corona terjadi di Jakarta.

Namun berdasarkan pendataan sementara, ada sekitar 3,7 juta jiwa warga DKI Jakarta yang berkategori miskin dan berkategori rentan miskin.

29 dari 494 RW di Jakarta Utara Masuk Zona Merah Covid-19, Warga Tutup Sebagian Akses Mobilitas

“Kalau masyarakat miskin di Jakarta ada 1,1 juta orang, mereka sudah teridentifikasi by name by address (nama berdasarkan alamat rumah)."

"Karena selama ini mereka mendapat bantuan dari kami,” kata Anies Baswedan, Kamis (2/4/2020).

Hal itu dikatakan Anies Baswedan saat rapat kerja dengan Wakil Presiden Maruf Amin melalui teleconference.

Ahli Virus Bilang Jenazah Korban Covid-19 Takkan Tularkan Virus, Penggali Kubur Tak Perlu Pakai APD

Oleh pihak Istana, video tersebut ditayangkan secara langsung melalui akun YouTube Wakil Presiden RI.

Anies Baswedan menuturkan, kelompok rentan selama ini memang tidak pernah mendapat bantuan langsung.

Mereka bekerja mandiri seperti tukang bakso, pengemudi ojek, pedagang kaki lima (PKL), dan sebagainya.

Sudah Ungkap 18 Kasus, Polri: Jangan Coba-coba Timbun Masker dan Sembako!

“Mereka selama ini memiliki pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi (akibat wabah Corona) mereka kehilangan pendapatan,” ujarnya.

“Inilah yang sedang kami kumpulkan datanya untuk nanti dapat bantuan dari pemerintah."

"Karena pembicaraan terakhir dari Kemensos menyepakati untuk memberikan dukungan Rp 1 juta per keluarga,” bebernya.

Berdalih Mau Membantu, Pria Ini Gondol TV dan Dekoder dari Rumah Warga Korban Kebakaran

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menyebut sebenarnya Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak dua pekan terakhir.

PSBB itu diterapkan kepada masyarakat di tengah pandemik Virus Corona (Covid-19).

Hal itu dikatakan Anies Baswedan saat rapat kerja dengan Wakil Presiden Maruf Amin melalui teleconference, Kamis (2/4/2020).

 Polri Hapus Denda Telat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Sampai 29 Mei 2020

“Kami sudah melakukan pembatasan sosial berskala besar."

"Mulai tanggal 16 Maret sekolah di Jakarta telah diubah menjadi belajar di rumah,” kata Anies Baswedan, dikutip dari akun YouTube Wakil Presiden RI, Kamis (2/4/2020).

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan juga memberi contoh lain PSBB versi DKI Jakarta.

 Rapid Test Covid-19 untuk Anggota DPR dan Keluarganya Batal Digelar, Diserahkan ke Komisi dan Fraksi

Seperti, aparatur Pemprov DKI Jakarta juga bekerja di rumah dan pengurangan jam operasi kendaraan umum yang dikelola DKI Jakarta.

Bahkan, kata dia, 20 tempat pariwisata yang berada di bawah naungan DKI juga telah ditutup sementara.

Termasuk, tempat wisata yang dikelola oleh pihak swasta, mereka mengikuti imbauan pemerintah daerah.

 TAK Ada Warga Kepulauan Seribu yang Terinfeksi Covid-19, Ini Penyebabnya

“Lalu kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat umum seperti CFD (car free day atau hari bebas kendaraan bermotor) sudah kami tiadakan sampai kondisi terkendali."

"Jadi, kami sebenarnya sudah melakukan PSBB,” ujarnya.

Meski telah melakukan PSBB versi DKI Jakarta, fakta di lapangan banyak masyarakat yang mengacuhkan imbauan pemerintah daerah.

 JOKOWI: Lockdown Itu Apa Sih?

Misalnya, masih ada masyarakat yang berkumpul di tempat keramaian, dan mereka tetap beraktivitas di luar rumah seperti biasa.

Karena itu, Anies Baswedan berharap pemerintah pusat dapat terlibat dalam PSBB tersebut, termasuk upaya penegakan hukum.

Dengan demikian, pengetatan PSBB semakin tinggi, sehingga potensi penyebaran Virus Corona antar-pribadi masyarakat dapat dihindari.

 UPDATE COVID-19 di Indonesia: 1.677 Pasien Positif, 103 Orang Sembuh, 157 Meninggal

“Ke depan, kami berharap bisa lebih diketatkan lagi dan dari sisi penegakan hukum."

"Karena selama ini apa yang kami kerjakan belum berbentuk peraturan yang mengikat, tapi sifatnya imbaun.”

“Seperti misalnya kegiatan perkantoran (di rumah) itu masih imbauan, karena itu di luar kewenangan kami."

 MODUS Jual Masker Murah Lewat Instagram, Mahasiswi Farmasi Ini Tipu Korbannya Hingga Rp 30 Juta

"Lalu pembatasan kegiatan berkumpul orang itu juga masih imbauan, karena itu penegakannya masih terbatas sekali,” tambahnya. (*)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved