Breaking News:

Virus Corona

Cegah Virus Corona, Menkumham Yasonna Usul Koruptor Dibebaskan, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Menkumham Yasonna Laoly meminta Presiden untuk membebaskan narapidana korupsi dengan alasan mencegah penularan Covid-19 di penjara.

Wartakotalive.com/Rangga Baskoro
Menkumham Yasonna Laoly (kiri) dan Ketua PMI Jusuf Kalla (kanan) saat kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di Lapas Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (20/3/2020). 

"Kok ini semakin mundur, semakin ke arah kehancuran bangsa, ke arah failed state. Apalagi sekarang misalnya, mau melepaskan napi koruptor yang menurut kami mereka tidak dalam kondisi overcapacity..."

"Jadi, dia menyamakan antara maling ayam dengan maling uang negara, dengan maling uang rakyat, itu yang sangat berbahaya..." 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta Presiden untuk membebaskan narapidana korupsi dengan alasan mencegah penularan Covid-19 di penjara.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur pun mengkritik wacana Menkumham tersebut.

"Ini adalah semacam penyelundupan, semacam 'merampok di saat suasana bencana' kira-kira begitu. Dia masuk, menyelinap di tengah-tengah kepentingan yang berbahaya," kata Isnur dalam konferensi pers, Kamis (2/4/2020).

UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia: 1.790 Orang Terinfeksi, 112 Pasien Sembuh, 170 Meninggal

Jokowi Diminta Tolak Usul Menkumham Yasonna Bebaskan Koruptor dengan Alasan Wabah Virus Corona

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kapolri: Menkumham Minta Izin Presiden Keluarkan 30.000 Tahanan

Dipaparkan, usulan Yasonna yang akan dituangkan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan itu dinilai sebagai upaya mengubah landasan berpikir yang dibangun undang-undang.

Landasan berpikir yang dimaksud Isnur yakni penempatan tindak pidana kasus korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang mempunyai hukuman lebih berat dari tindak pidana umum lain.

Apabila revisi PP tersebut disetujui, menurut Isnur, tindak pidana korupsi tidak ada bedanya dengan tindak pidana umum lainnya.

"Jadi, dia menyamakan antara maling ayam dengan maling uang negara, dengan maling uang rakyat, itu yang sangat berbahaya," tandas Isnur.

Lembaga Keuskupan DKI Jakarta dan Gereja Katedral Bagikan 400 Bungkus Nasi dan Air Mineral

Sepi Orderan akibat Wabah Covid-19, Ratusan Ojol Sumringah Dapat Nasi Kotak Gratis dari GBI Bekasi

Lembaga Sosial Umat Budha Siapkan Peti Jenazah Gratis, Keluarga Korban Meninggal Covid-19 Tinggal WA

Di samping itu, PP yang diterbitkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai merupakan produk hukum yang progresif sehingga wacana Yasonna merevisi PP tersebut merupakan sebuah langkah mundur.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved