Cawagub DKI Jakarta

Dibanding Rapat Pemilihan Wagub DKI, DPRD Baiknya Ikuti Imbauan Pemerintah Tetap di Rumah

Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub DKI tetap ngotot ingin adakan rapat di tengah merebaknya wabah virus corona. Mengapa demikian?

Dibanding Rapat Pemilihan Wagub DKI, DPRD Baiknya Ikuti Imbauan Pemerintah Tetap di Rumah
istimewa
Pengamat Politik Ubedilah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta 

WARTAKOTA -- Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub DKI tetap ngotot ingin adakan rapat di tengah merebaknya wabah virus corona

Pengamat politik memandang, dibanding ngotot melaksanakan rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur sisa periode 2017-2022, sebaiknya legislator mengikuti imbauan pemerintah untuk tetap di rumah.

Sebab menggelar rapat yang dihadiri oleh ratusan orang sangat berpotensi tinggi terhadap penularan virus corona (Covid-19).

Pengamat Politik Ubedilah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta menilai, sikap Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub DKI yang keukeuh menggelar pemilihan pada Jumat (27/3/2020) mendatang berupaya memanfaatkan momentum lemahnya pengawasan publik terhadap legislator.

UPDATE Pengamat Sebut Cawagub Tak Penuhi Syarat Administratif Bisa Didiskualifikasi

Dua Kandidat Cawagub DKI Belum Lengkapi Berkas, Ini Syarat yang Kurang

Kata dia, saat ini publik masih fokus pada persoalan wabah corona yang ditangani pemerintah.

"Harusnya dewan menjadi contoh yang baik kepada konstituennya dengan mengikuti imbauan pemerintah untuk tetap di rumah, bukan mengadakan rapat yang mendatangkan orang banyak," kata Ubedilah pada Kamis (26/3/2020).

Ubedilah heran dengan sikap Panlih yang bersikeras untuk tetap mengadakan rapat Paripiurna Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dia menduga, ada sesuatu yang mendorong Panlih untuk segera menggelar Paripurna pemilihan kepada pimpinan dewan.

Lembaga terkait seperti KPK dan PPATK juga dapat mengawasi demi menghindari praktik transaksional atau money politic.

"Pemilihan Wakil Gubernur di DPRD berdasarkan data pada pola-pola lama di masa Orde Baru, itu memungkinkan terjadinya money politic atau politik transaksional. Nah saat ini pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi prosesnya?," ujar Ubedilah.

Halaman
1234
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved