Virus Corona

Arab Saudi Tolak Pembayaran Ibadah Haji Tahun 2020, Fadli Zon Minta Pemerintah Beri Jemaah Kepastian

Pemerintah Arab Saudi tolak pembayaran uang muka ibadah haji tahun 2020, Fadli Zon minta kepastian pemerintah. Fadli Zon : Segera bikin keputusan

Arab Saudi Tolak Pembayaran Ibadah Haji Tahun 2020, Fadli Zon Minta Pemerintah Beri Jemaah Kepastian
Istimewa
Fadli Zon adalah Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, saat menjadi pembicara dalam sesi pertama "The Central Role of Education in the 2030 Agenda for Sustainable Development" di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Lockdown atau penutupan seluruh wilayah Mekah dan Madinah oleh Pemerintah Arab Saudi sejak beberapa waktu lalu memicu pembatalan ibadah umroh dan haji tahun 2020.

Terkait hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Fadli Zon meminta ketegasan Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2020.

Sebab diketahui, Kedutaan Arab Saudi di Jakarta diungkapkannya telah menyampaikan surat penundaan penyelesaian kewajiban urusan haji untuk musim haji 1441 Hijriah atau tahun 2020.

Surat yang disampaikan pada tanggal 13 Maret 2020 itu berisi penundaan pembayaran atas kontrak layanan ibadah haji 1441 Hijriah. 

"Melalui suratnya, Saudi meminta agar pembayaran uang muka terkait kontrak layanan ibadah haji 1441 H ditunda. Sebab, mereka tengah melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19," ungkap Fadli Zon dalam siaran tertulis pada Kamis (26/3/2020).

Dalam surat tersebut, lanjutnya, Kedubes Arab Saudi juga melampirkan surat dari Menteri Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Muhammad Saleh Benten.

"Meski secara verbal tidak (atau belum?) menyebut pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, namun menurut saya surat dari pemerintah Saudi ini secara tersirat telah menyampaikan pesan perkembangan terkini wabah Covid-19 mungkin akan melahirkan keputusan darurat yang bersifat drastis," ungkap Fadli Zon.

Belajar dari pembatalan izin umrah yang dilakukan secara mendadak oleh Saudi, pemerintah katanya perlu mengambil langkah proaktif.

Apalagi, Pemerintah Arab Saudi kini tengah menghadapi lonjakan jumlah orang yang terpapar Covid-19.

Misalnya, jumlah orang terpapar di Saudi mencapai 767 kasus hingga Rabu, 25 Maret 2020.

Halaman
1234
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved