Virus Corona

Mendagri Keluarkan Surat Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan surat Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Mendagri Keluarkan Surat Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Kemendagri
Mendagri saat membuka Rakornas Kepala BPSDM Provinsi dan Kepala BKPSDM Kab/Kota Seluruh Indonesia di Auditorium Lantai 4 BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/02/2020). 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan surat Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Surat bernomor 141/2577/SJ itu ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

"Surat dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 terkait penanganan Coronavirus Disease (Covid-19)," kata Tito dalam siaran tertulisnya, Rabu (25/3/2020).

 ini Video Kronologi Bupati Karawang Positif Corona, Sesak Napas hingga Tak Sanggup Lanjutkan Pidato

 Tanpa Gejala Apapun, Tiba-tiba Bupati Geulis ini Dinyatakan Positif Corona

 Terdampak Corona, Jokowi Tangguhkan Cicilan Kendaraan Selama 1 untuk Tukang Ojek dan Sopir Taksi

"Serta Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di lndonesia yang diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020," lanjut Tito.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 ayat (2) mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Yang artinya pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

"Lalu yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 4 ayat (3) mengatur," kata Tito.

"Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Sehingga terkait penetapan waktu pelaksanaan maupun penundaan adalah menjadi kewenangan Bupati/Walikota," lanjut Tito.

Ketiga, sehubungan itu, kemendagri menyarankan untuk mengambil Iangkah-langkah menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak maupun Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW).

Halaman
1234
Editor: Mohamad Yusuf
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved