Ini Alasan Kemenhub Belum Lakukan Penutupan Bandara di Tengah Pandemi Corona

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan tanggapan terhadap keinginan beberapa pemerintah daerah (Pemda).

Yaitu yang memintanya untuk sementara waktu menutup pelayanan penerbangan yang mengangkut penumpang ke wilayahnya sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan dapat memahami keinginan Pemerintah Daerah tersebut.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

• ini Video Kronologi Bupati Karawang Positif Corona, Sesak Napas hingga Tak Sanggup Lanjutkan Pidato

• Tanpa Gejala Apapun, Tiba-tiba Bupati Geulis ini Dinyatakan Positif Corona

• Terdampak Corona, Jokowi Tangguhkan Cicilan Kendaraan Selama 1 untuk Tukang Ojek dan Sopir Taksi

Yaitu, penutupan bandar udara (bandara) merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Oleh karenanya penutupan bandar udara harus terlebih dahulu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dilakukan evaluasi.

"Bandara merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani penerbangan untuk penumpang, tetapi juga melayani angkutan kargo, logistik dan pos yang dibutuhkan oleh masyarakat," jelas Novie dalam siaran tetrulisnya, Rabu (25/3/2020).

Selain itu, lanjut Novir, Bandara juga mempunyai fungsi sebagai bandara alternatif (alternate aerodrome) bagi penerbangan yang mengalami kendala teknis maupun operasional.

Lalu melayani penerbangan untuk penanganan kesehatan/medis (medivac evacuation) serta untuk penerbangan yang mengangkut sampel infection substance Covid-19.

"Kemudian, pelayanan navigasi penerbangan (Airnav Indonesia) juga tidak dapat ditutup. Mengingat layanan navigasi penerbangan ini tidak hanya diperuntukkan bagi penerbangan dari dan ke bandar udara setempat," jelasnya.